Kediri (Antara Jatim) - Manajemen kampus Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, mengaku akan membenahi administrasi kampus, termasuk mahasiswa yang belum terdata di pusat, pascastatus nonaktif mereka dicabut, dan saat ini statusnya sudah menjadi aktif.
Rektor UNP PGRI Kediri Sulistyono, Selasa mengemukakan sejumlah langkap perbaikan yang dilakukan pihak kampus di antaranya memvalidasi dosen dan mahasiswa maupun penarikan perkuliahan mahasiswa.
"Kementerian Ristek dan Dikti juga minta surat pernyataan UNP Kediri akan melaksanakan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga mengatakan, jumlah mahasiswa UNP Kediri setelah dilakukan verifikasi sekitar 17.600 orang, dari jumlah yang mencapai 21 ribu orang. Dengan jumlah itu, yang saat ini masih belum daftar ulang sekitar 4.000. Nasib mereka akan ditentukan hingga akhir semester untuk mendaftar ulang.
Sementara itu, sampai saat ini di kampus itu juga masih kekurangan dosen pengajar. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, secara ideal jumlah dosen seharusnya 292 orang. Saat ini, jumlah dosen yang ada baru 241 orang sehingga masih kekurangan dosen.
Ketua Yayasan UNP PGRI Kediri Sugiono mengatakan akan melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan manajemen kampus. Ia mengaku cukup lega dengan status nonaktif yang sudah dicabut tersebut.
"Sebelum nonaktif manajemen tidak teratur, sekarnag kami bangun sistem manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan dan kami juga sudah pesan ke rektorat untuk tidak lagi melanggar aturan pemerintah, sebab sanksinya berat," ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pelajar mengaku cukup lega dengan status kampus yang sudah aktif, setelah tanpa ada kejelasan status sejak tujuh bulan lalu. Mereka mengaku tidak tenang dalam belajar.
"Kami sempat terombang-ambing, sebab sebelumnya tidak mendapatkan kejelasan. Kami saat ini, kami sudah bersemangat untuk belajar lagi," kata Neni, salah seorang mahasiswa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Rektor UNP PGRI Kediri Sulistyono, Selasa mengemukakan sejumlah langkap perbaikan yang dilakukan pihak kampus di antaranya memvalidasi dosen dan mahasiswa maupun penarikan perkuliahan mahasiswa.
"Kementerian Ristek dan Dikti juga minta surat pernyataan UNP Kediri akan melaksanakan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga mengatakan, jumlah mahasiswa UNP Kediri setelah dilakukan verifikasi sekitar 17.600 orang, dari jumlah yang mencapai 21 ribu orang. Dengan jumlah itu, yang saat ini masih belum daftar ulang sekitar 4.000. Nasib mereka akan ditentukan hingga akhir semester untuk mendaftar ulang.
Sementara itu, sampai saat ini di kampus itu juga masih kekurangan dosen pengajar. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, secara ideal jumlah dosen seharusnya 292 orang. Saat ini, jumlah dosen yang ada baru 241 orang sehingga masih kekurangan dosen.
Ketua Yayasan UNP PGRI Kediri Sugiono mengatakan akan melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan manajemen kampus. Ia mengaku cukup lega dengan status nonaktif yang sudah dicabut tersebut.
"Sebelum nonaktif manajemen tidak teratur, sekarnag kami bangun sistem manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan dan kami juga sudah pesan ke rektorat untuk tidak lagi melanggar aturan pemerintah, sebab sanksinya berat," ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pelajar mengaku cukup lega dengan status kampus yang sudah aktif, setelah tanpa ada kejelasan status sejak tujuh bulan lalu. Mereka mengaku tidak tenang dalam belajar.
"Kami sempat terombang-ambing, sebab sebelumnya tidak mendapatkan kejelasan. Kami saat ini, kami sudah bersemangat untuk belajar lagi," kata Neni, salah seorang mahasiswa. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015