Tulungagung (Antara Jatim) - Pengamat mulai mengkhawatirkan proyek pembangunan jalur lintas selatan Jatim, mulai dari Kabupaten Pacitan hingga Banyuwangi, karena bisa memicu peningkatan kegiatan eksploitasi pertambangan secara masif dan sporadis di wilayah selatan Jawa, tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan.
"Kita patut mengantisipasi efek negatif pelaksanaan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanggunan Ekonomi Indonesia), karena dalam posisi tertentu itu jelas berkaitan dengan kepentingan global yang memang sengaja ingin masuk ke sini, " ujar aktivis Migrant Care, Widi Harianto di Tulungagung, Sabtu.
Ia mengakui, kebijakan pemerintah terkait MP3EI sangat baik untuk memacu percepatan pembangunan wilayah.
Namun jika tidak diimbangi kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi perekonomian masyarakat kecil, Widi khawatir pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati orang-orang yang secara ekonomi kaya dan padat modal.
"Terutama yang berkecimpung di sektor pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lain. Sementara masyarakat lokal tetap miskin dan hanya menjadi penonton di 'pinggir jalan'," ujarnya.
Mengantisipasi ketidakseimbangan ekonomi di wilayah selatan sebagai dampak pembangunan JLS mulai dari Pacitan hingga Jember-Banyuwangi tersebut, Widi menyarankan agar pemerintah mengedepankan pembangunan yang berbasis masyarakat.
Artinya, kata Widi, setiap pengembangan infrastruktur harus diikuti pembangunan fasilitas pendukung untuk akses maupun sarana penguatan ekonomi kerakyatan.
Misalnya, Widi menggambarkan soal pelibatan pembangunan itu sendiri, regulasi tentang penyerapan tenaga kerja lokal bagi sektor usaha yang mengembangkan industri di wilayah selatan, hingga penataan kawasan yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir selatan yang tidak berbasis menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan bisa menjadi ancaman nyata bagi sektor usaha pertanian, perkebunan maupun peternakan yang menjadi dominasi mata pencaharian warga desa dan pesisir.
"Isu yang berkaitan dengan dampak kebijakan percepatan pembangunan kawasan atau MP3EI ini yang menjadi fokus pengamatan kami untuk memastikan agar program pemerintah yang bertujuan baik itu tidak justru merugikan rakyat kecil, terutama dalam hal ini masyarakat Tulungagung di bagian selatan yang mayoritas keluarga TKI," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kita patut mengantisipasi efek negatif pelaksanaan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanggunan Ekonomi Indonesia), karena dalam posisi tertentu itu jelas berkaitan dengan kepentingan global yang memang sengaja ingin masuk ke sini, " ujar aktivis Migrant Care, Widi Harianto di Tulungagung, Sabtu.
Ia mengakui, kebijakan pemerintah terkait MP3EI sangat baik untuk memacu percepatan pembangunan wilayah.
Namun jika tidak diimbangi kesiapan pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi perekonomian masyarakat kecil, Widi khawatir pembangunan infrastruktur lebih banyak dinikmati orang-orang yang secara ekonomi kaya dan padat modal.
"Terutama yang berkecimpung di sektor pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lain. Sementara masyarakat lokal tetap miskin dan hanya menjadi penonton di 'pinggir jalan'," ujarnya.
Mengantisipasi ketidakseimbangan ekonomi di wilayah selatan sebagai dampak pembangunan JLS mulai dari Pacitan hingga Jember-Banyuwangi tersebut, Widi menyarankan agar pemerintah mengedepankan pembangunan yang berbasis masyarakat.
Artinya, kata Widi, setiap pengembangan infrastruktur harus diikuti pembangunan fasilitas pendukung untuk akses maupun sarana penguatan ekonomi kerakyatan.
Misalnya, Widi menggambarkan soal pelibatan pembangunan itu sendiri, regulasi tentang penyerapan tenaga kerja lokal bagi sektor usaha yang mengembangkan industri di wilayah selatan, hingga penataan kawasan yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, pembangunan kawasan pesisir selatan yang tidak berbasis menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan bisa menjadi ancaman nyata bagi sektor usaha pertanian, perkebunan maupun peternakan yang menjadi dominasi mata pencaharian warga desa dan pesisir.
"Isu yang berkaitan dengan dampak kebijakan percepatan pembangunan kawasan atau MP3EI ini yang menjadi fokus pengamatan kami untuk memastikan agar program pemerintah yang bertujuan baik itu tidak justru merugikan rakyat kecil, terutama dalam hal ini masyarakat Tulungagung di bagian selatan yang mayoritas keluarga TKI," ujarnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015