Kediri (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana, Sabtu mengemukakan penghargaan itu merupakan apresiasi pada daerah yang administrasinya berjalan tertib, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP itu kami targetkan dua tahun oleh pemkot, namun dapat diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun," tuturnya.
Ia mengatakan, pemkot bersyukur mendapatkan predikat ini. Penghargaan yang kedua dengan predikat WTP ini dapat diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama dan secara berkala. Predikat WTP yang diperoleh pemkot merupakan wujud kerja keras antara legislatif, eksekutif serta masyarakat.
"Kami sangat bangga dengan penghargaan itu. Predikat itu diberikan sebagai penilaian kinerja maupun pengangggaran yang baik," ujarnya.
Wali Kota, kata dia juga berharap terjadi harmonisasi antara masyarakat, eksekutif dan legislatif. Semuanya bisa berjalan dengan seiring, sehingga harapan untuk berubah menjadi lebih baik dan tepat sasaran bisa terealisasi.
Penghargaan ini, tambah dia juga sebagai pemacu semangat pada kinerja di Pemkot Kediri. Ia berharap, pada 2015, pemkot kembali bisa mendapatkan predikat tersebut.
"Penghargaan ini sebagai acuan dan kami berharap nanti bisa lebih ditingkatkan lagi," ujarnya, berharap.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Tahun 2015, di gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Jumat (2/10).
Sebagaimana dilansir Kemenkeu, penilaian opini atas LKPD, baik pada kelembagaan kementerian, departemen, pemprov, pemkot serta pemkab, dinilai lebih berat. Selain mencakup tertib administrasi, juga terukur hingga aspek "output" maupun "outcome"-nya.
Sementara itu, Menkeu Bambang PS. Brojonegoro dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan melalui rakernas, penilaian ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mengakselerasi percepatan serapan anggaran tahun 2015. Selain itu, penilaian sekaligus menekankan arti penting anggaran berbasis akrual dan kinerja.
"Untuk penilaian LKPD 2015, implementasi akuntansi berbasis akrual akan menjadi poin penting dalam penilaian WTP," tegas Menkeu Bambang di Jakarta.
Dalam acara rakernas tersebut diikuti seluruh unsur kementerian dalam kabinet kerja, departemen, pemprov, pemkot dan pemkab se-Indonesia, yaitu sebanyak 62 lembaga kementerian, 26 pemprov, 50 kota dan 150 kabupaten yang mendapat penghargaan opini WTP. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Kediri Apip Permana, Sabtu mengemukakan penghargaan itu merupakan apresiasi pada daerah yang administrasinya berjalan tertib, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP itu kami targetkan dua tahun oleh pemkot, namun dapat diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun," tuturnya.
Ia mengatakan, pemkot bersyukur mendapatkan predikat ini. Penghargaan yang kedua dengan predikat WTP ini dapat diperoleh berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama dan secara berkala. Predikat WTP yang diperoleh pemkot merupakan wujud kerja keras antara legislatif, eksekutif serta masyarakat.
"Kami sangat bangga dengan penghargaan itu. Predikat itu diberikan sebagai penilaian kinerja maupun pengangggaran yang baik," ujarnya.
Wali Kota, kata dia juga berharap terjadi harmonisasi antara masyarakat, eksekutif dan legislatif. Semuanya bisa berjalan dengan seiring, sehingga harapan untuk berubah menjadi lebih baik dan tepat sasaran bisa terealisasi.
Penghargaan ini, tambah dia juga sebagai pemacu semangat pada kinerja di Pemkot Kediri. Ia berharap, pada 2015, pemkot kembali bisa mendapatkan predikat tersebut.
"Penghargaan ini sebagai acuan dan kami berharap nanti bisa lebih ditingkatkan lagi," ujarnya, berharap.
Penghargaan tersebut diberikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Tahun 2015, di gedung Dhanapala Kemenkeu RI, Jumat (2/10).
Sebagaimana dilansir Kemenkeu, penilaian opini atas LKPD, baik pada kelembagaan kementerian, departemen, pemprov, pemkot serta pemkab, dinilai lebih berat. Selain mencakup tertib administrasi, juga terukur hingga aspek "output" maupun "outcome"-nya.
Sementara itu, Menkeu Bambang PS. Brojonegoro dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan melalui rakernas, penilaian ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk mengakselerasi percepatan serapan anggaran tahun 2015. Selain itu, penilaian sekaligus menekankan arti penting anggaran berbasis akrual dan kinerja.
"Untuk penilaian LKPD 2015, implementasi akuntansi berbasis akrual akan menjadi poin penting dalam penilaian WTP," tegas Menkeu Bambang di Jakarta.
Dalam acara rakernas tersebut diikuti seluruh unsur kementerian dalam kabinet kerja, departemen, pemprov, pemkot dan pemkab se-Indonesia, yaitu sebanyak 62 lembaga kementerian, 26 pemprov, 50 kota dan 150 kabupaten yang mendapat penghargaan opini WTP. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015