Jakarta (Antara) - Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafii mendesak segera dibentuk badan otonomi khusus untuk mengelola penyelenggaraan haji sehingga bisa terbentuk bank tabungan haji.
"Dengan begitu, jamaah bisa punya nafas panjang. Selama ini banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama," kata Muhammad Syafii melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan saat jamaah calon haji menyetor Rp25 juta sebagai setoran awal tabungan haji, dana tersebut masuk ke rekening Kementerian Agama. Namun, Syafii menilai mekanisme setelah dana tersebut masuk ke rekening Kementerian Agama tidak jelas.
"Bila dihitung dengan BI rate kurang lebih tujuh persen, bisa dibayangkan selama 10 tahun sudah berapa bunga yang didapat Kementerian. Calon jamaah hanya bisa melongo," tuturnya.
Syafii juga mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dana Badan Pengelola Keuangan Haji yang akan diinvestasikan ke infrastruktur karena "sangat menguntungkan".
"Menguntungkan siapa ketika pengelolaannya tidak pernah transparan? Jamaah hanya bisa gigit jari," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Dengan begitu, jamaah bisa punya nafas panjang. Selama ini banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama," kata Muhammad Syafii melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan saat jamaah calon haji menyetor Rp25 juta sebagai setoran awal tabungan haji, dana tersebut masuk ke rekening Kementerian Agama. Namun, Syafii menilai mekanisme setelah dana tersebut masuk ke rekening Kementerian Agama tidak jelas.
"Bila dihitung dengan BI rate kurang lebih tujuh persen, bisa dibayangkan selama 10 tahun sudah berapa bunga yang didapat Kementerian. Calon jamaah hanya bisa melongo," tuturnya.
Syafii juga mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dana Badan Pengelola Keuangan Haji yang akan diinvestasikan ke infrastruktur karena "sangat menguntungkan".
"Menguntungkan siapa ketika pengelolaannya tidak pernah transparan? Jamaah hanya bisa gigit jari," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015