Malang (Antara Jatim) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang gagal mendapatkan tambahan anggaran hibah sebesar Rp2,7 miliar melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015 karena Gubernur Jatim Soekarwo merekomendasikan agar usulan penambahan dana tersebut dihapus.
Sekretaris Kota Malang Cipto Wiyono di Malang, Rabu, mengakui anggaran hibah tambahan untuk KONI memang sempat disetujui dewan maupun eksekutif dalam rapat paripurna pembahasan dan pengesahan PAK APBD 2015. Namun, Gubernur Jatim merekomendasikan agar usulan penambahan dana untuk KONI dihapus karena dinilai tidak sesuai prosedur.
"Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa semua belanja dana hibah maupun dana bantuan sosial harus melalui pengajuan proposal dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," ujarnya.
Sedangkan usulan penambahan anggaran untuk KONI di PAK tersebut, katanya, tidak masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Usulan anggaran itu dilakukan detik-detik terakhir dalam pembahasan PAK. Karena khawatir dianggap dana siluman dan ada rekomendasi dari Gubernur, akhirnya Pemkot Malang mengahapus anggaran itu.
Ia mengemuakkan total anggaran yang dihapus sebesar Rp3 miliar. Anggaran itu untuk KONI Rp2,7 miliar dan untuk KNPI sebesar Rp300 juta. Pemkot Malang memasukkan dana itu ke anggaran tak terduga yang dipakai untuk penanganan bencana dan keperluan darurat lain.
Sebenarnya, lanjut Cipto, proposal pengajuan penambahan anggarannya ada, tapi di KUA-PPAS tidak masuk, sehingga pemkot tidak mau mengambil risiko memaksakan anggaran itu, lebih baik dihapus saja.
Menanggapi dihapusnya tambahan anggaran dalam PAK APBD 2015 tesrebut, Ketua KONI Kota Malang Bambang Dharmawan Suyono mengaku belum tahu soal pembatalan penambahan dana untuk KONI di PAK 2015, namun ia tidak mempermasalahkan jika Pemkot Malang menghapus dana tersebut, tetapi ia tidak mau disalahkan apabila prestasi olahraga di Kota Malang menurun.
"Tambahan anggaran itu untuk pengadaan sarana dan prasarana. Kami ingin memajukan olahraga di Kota Malang. Usulan penambahan anggaran di PAK itu sudah sesuai prosedur. KONI sudah mengirim proposal ke Pemkot Malang, KONI juga sudah melakukan hearing dengan DPRD Kota Malang," ujarnya.
Menurut dia, dalam usulan proposal, KONI mengajukan penambahan anggaran lebih dari Rp5 miliar dalam PAK. "Ketika pembahasan KUA-PPAS awalnya tidak ada anggaran, makanya tidak dimasukkan dan masih menunggu, tetapi dalam perjalanan pembahasan ternyata ada anggaran, terus dimasukkan di pembahasan PAK," katanya.
Dalam APBD induk 2015, KONI Kota Malang mendapatakan alokasi dana dari Pemkot Malang sebesar Rp12,5 miliar. Anggaran itu sudah terserap lebih dari Rp10 miliar dan paling besar untuk Porprov Jatim beberapa waktu lalu. Saat ini, sisa anggaran di KONI hanya sekitar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
Sekretaris Kota Malang Cipto Wiyono di Malang, Rabu, mengakui anggaran hibah tambahan untuk KONI memang sempat disetujui dewan maupun eksekutif dalam rapat paripurna pembahasan dan pengesahan PAK APBD 2015. Namun, Gubernur Jatim merekomendasikan agar usulan penambahan dana untuk KONI dihapus karena dinilai tidak sesuai prosedur.
"Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa semua belanja dana hibah maupun dana bantuan sosial harus melalui pengajuan proposal dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," ujarnya.
Sedangkan usulan penambahan anggaran untuk KONI di PAK tersebut, katanya, tidak masuk dalam pembahasan KUA-PPAS. Usulan anggaran itu dilakukan detik-detik terakhir dalam pembahasan PAK. Karena khawatir dianggap dana siluman dan ada rekomendasi dari Gubernur, akhirnya Pemkot Malang mengahapus anggaran itu.
Ia mengemuakkan total anggaran yang dihapus sebesar Rp3 miliar. Anggaran itu untuk KONI Rp2,7 miliar dan untuk KNPI sebesar Rp300 juta. Pemkot Malang memasukkan dana itu ke anggaran tak terduga yang dipakai untuk penanganan bencana dan keperluan darurat lain.
Sebenarnya, lanjut Cipto, proposal pengajuan penambahan anggarannya ada, tapi di KUA-PPAS tidak masuk, sehingga pemkot tidak mau mengambil risiko memaksakan anggaran itu, lebih baik dihapus saja.
Menanggapi dihapusnya tambahan anggaran dalam PAK APBD 2015 tesrebut, Ketua KONI Kota Malang Bambang Dharmawan Suyono mengaku belum tahu soal pembatalan penambahan dana untuk KONI di PAK 2015, namun ia tidak mempermasalahkan jika Pemkot Malang menghapus dana tersebut, tetapi ia tidak mau disalahkan apabila prestasi olahraga di Kota Malang menurun.
"Tambahan anggaran itu untuk pengadaan sarana dan prasarana. Kami ingin memajukan olahraga di Kota Malang. Usulan penambahan anggaran di PAK itu sudah sesuai prosedur. KONI sudah mengirim proposal ke Pemkot Malang, KONI juga sudah melakukan hearing dengan DPRD Kota Malang," ujarnya.
Menurut dia, dalam usulan proposal, KONI mengajukan penambahan anggaran lebih dari Rp5 miliar dalam PAK. "Ketika pembahasan KUA-PPAS awalnya tidak ada anggaran, makanya tidak dimasukkan dan masih menunggu, tetapi dalam perjalanan pembahasan ternyata ada anggaran, terus dimasukkan di pembahasan PAK," katanya.
Dalam APBD induk 2015, KONI Kota Malang mendapatakan alokasi dana dari Pemkot Malang sebesar Rp12,5 miliar. Anggaran itu sudah terserap lebih dari Rp10 miliar dan paling besar untuk Porprov Jatim beberapa waktu lalu. Saat ini, sisa anggaran di KONI hanya sekitar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015