Surabaya (Antara Jatim) - Biaya Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2015 yang jumlahnya sekitar Rp1,5 miliar merupakan anggaran urunan atau gotong royong dari sejumlah relawan.

"Biaya Munas murni gotong royong atau sumbangan, tanpa bantuan dari siapapun, termasuk pemerintah daerah," ujar Ketua Panitia Lokal Munas IX MUI, KH Abdusshomad Buchori, ketika ditemui di sela arena Munas di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, tak adanya bantuan dari pemerintah karena sesuai peraturan berlaku bahwa dana tidak bisa cair sebelum memasuki masa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur.

"PAK baru cair Oktober 2015, padahal Munas digelar Agustus. Sekarang ini juga tidak boleh menggunakan dana talangan atau menggelar acara dulu, kemudian cair berikutnya," ucapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, Gubernur Jawa Timur Soekarwo sepakat pemerintah provinsi sanggup membiayai 100 persen anggaran Munas IX, namun karena sesuai peraturan tidak bisa maka tak ada pilihan lain selain mencari dana sendiri.

"Jadi, bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Tapi karena terkendala aturan dan kami tidak mungkin melanggarnya," kata Ketua MUI Jawa Timur tersebut.

Anggaran, kata dia, dipergunakan untuk segala keperluan Munas, antara lain akomodasi peserta, sewa lokasi dan konsumsi, penginapan, hingga transportasi lokal.

"Sedangkan, transportasi orang pusat itu biaya dari pusat sendiri. Kami panitia lokal menyediakan transportasi di dalam, baik menuju maupun dari arena," katanya.

Sementara itu, terkait dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah, ia mengaku karena lebih siap dibandingkan daerah-daerah lainnya yang juga menawarkan lokasi, seperti Jawa Barat, Riau dan Jambi.

"Penunjukan Jatim sebagai tuan rumah baru 23 Juni 2015. Dengan waktu mepet itu, syukurlah kami bisa menyiapkan segalanya dan semoga berjalan lancar, sukses sesuai harapan," katanya.

Pelaksanaan Munas IX MUI diselenggarakan di Garden Palace Surabaya, Jalan Yos Sudarso pada 24-27 Agustus 2015, dengan agenda utama memilih pengurus dan ketua umum periode lima tahun ke depan.

Dijadwalkan, Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana beserta sejumlah menteri di Kabinet Kerja akan membuka secara langsung pelaksanaannya di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa, 25 Agustus 2015.  (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015