Jombang (Antara Jatim) - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti) bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk pengembangan teknologi dengan harapan NU mampu melahirkan para inovator demi kesiapan menghadapi era bebas MEA.
"Kami ingin himpun warga NU untuk pengembangan teknologi informasi. Kalau bisa nanti mulai ranting, cabang, wilayah sampai pusat, punya data yang terintegrasi," kata Menristek Dikti M Nasir di Jombang, Jawa Timur, Sabtu.
Menristek yang ditemui dalam kegiatan kesepakatan atau MoU dengan PBNU di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang itu mengatakan jika data yang ada bisa terintegrasi dengan baik, nantinya akan mudah mengintegrasikan kesiapan NU. Terlebih lagi, tantangan ke depan juga sangat beragam, salah satunya menghadapi era bebas persaingan global MEA.
Ia berharap, dengan kerja sama ini juga melahirkan putra maupun putri bangsa, terutama dari kalangan NU yang mampu bergerak dalam hal kemajuan riset dan inovasi teknologi di Indonesia.
Kerja sama ini, lanjut dia, sangat penting. Sebab, selama ini NU dianggap sebagai kaum tradisional. Padahal, secara jumlah warga NU cukup besar. Dengan kondisi itu, sudah seharusnya anggapan NU sebagai kaum tradisional dihapus dan kader-kader NU mempunyai keterampilan dalam bidang teknologi dan informasi.
"31 Desember nanti sudah ada pasar bebas Asean. Jadi, ini untuk meningatkan kualitas SDM, untuk menghadapi persaingan global, " katanya.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum warga Indonesia mengenyam pendidikan tinggi atau setingkat sarjana. Sampai saat ini, masih sekitar 30 warga Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tingkat sarjana, sementara sisanya belum.
Jumlah itu, kata dia, masih kurang ideal. Harusnya, jumlah warga Indonesia yang sudah berpendidikan sarjana minimal 50 persen. Dengan itu, tingkat pengetahuan mereka lebih baik, sehingga diharapkan siap menghadapi kompetisi persaingan bebas.
Ia menargetkan, ke depan akan terus meningkatkan jumlah warga Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai sarjana, naik sekitar 5 persen. Kenaikan itu akan terus diupayakan hingga menekati targetan ideal, sampai 50 persen.
"Dalam kabinet ini nantinya, akan ditingatkan sampai 35 persen. Caranya dengan teknologi informasi," ujarnya.
Ia juga yakin targetan itu bisa terealisasi dengan baik. Rencana melahirkan para inovator dari NU juga akan bisa terealisasi, mengingat NU mempunyai banyak tenaga yang juga terampil dengan pendidikan yang cukup tinggi baik tingkat doktor sampai profesor.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengaku sangat senang dengan adanya kesepakatan ini. NU juga sangat membutuhkan dukungan dari Kemenristek dan Dikti untuk membangun NU, baik dalam hal riset, teknologi, maupun pendidikan tinggi.
"Ini mimpi saya. NU harus maju dan berperan penting dalam kemajuan teknologi di Indonesia. NU tidak lagi dikenal sebagai kalangan tradisional, namun NU juga bisa menjadi organisasi modern yang melek teknologi dan inovasi," ujar KH Said.
Kegiatan kesepakatan itu berlangsung dengan lancar. Kedua belah pihak baik dari PBNU maupun dari Kemenristek dan Dikti saling menandatangani kesepakatan bersama. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami ingin himpun warga NU untuk pengembangan teknologi informasi. Kalau bisa nanti mulai ranting, cabang, wilayah sampai pusat, punya data yang terintegrasi," kata Menristek Dikti M Nasir di Jombang, Jawa Timur, Sabtu.
Menristek yang ditemui dalam kegiatan kesepakatan atau MoU dengan PBNU di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang itu mengatakan jika data yang ada bisa terintegrasi dengan baik, nantinya akan mudah mengintegrasikan kesiapan NU. Terlebih lagi, tantangan ke depan juga sangat beragam, salah satunya menghadapi era bebas persaingan global MEA.
Ia berharap, dengan kerja sama ini juga melahirkan putra maupun putri bangsa, terutama dari kalangan NU yang mampu bergerak dalam hal kemajuan riset dan inovasi teknologi di Indonesia.
Kerja sama ini, lanjut dia, sangat penting. Sebab, selama ini NU dianggap sebagai kaum tradisional. Padahal, secara jumlah warga NU cukup besar. Dengan kondisi itu, sudah seharusnya anggapan NU sebagai kaum tradisional dihapus dan kader-kader NU mempunyai keterampilan dalam bidang teknologi dan informasi.
"31 Desember nanti sudah ada pasar bebas Asean. Jadi, ini untuk meningatkan kualitas SDM, untuk menghadapi persaingan global, " katanya.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum warga Indonesia mengenyam pendidikan tinggi atau setingkat sarjana. Sampai saat ini, masih sekitar 30 warga Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tingkat sarjana, sementara sisanya belum.
Jumlah itu, kata dia, masih kurang ideal. Harusnya, jumlah warga Indonesia yang sudah berpendidikan sarjana minimal 50 persen. Dengan itu, tingkat pengetahuan mereka lebih baik, sehingga diharapkan siap menghadapi kompetisi persaingan bebas.
Ia menargetkan, ke depan akan terus meningkatkan jumlah warga Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai sarjana, naik sekitar 5 persen. Kenaikan itu akan terus diupayakan hingga menekati targetan ideal, sampai 50 persen.
"Dalam kabinet ini nantinya, akan ditingatkan sampai 35 persen. Caranya dengan teknologi informasi," ujarnya.
Ia juga yakin targetan itu bisa terealisasi dengan baik. Rencana melahirkan para inovator dari NU juga akan bisa terealisasi, mengingat NU mempunyai banyak tenaga yang juga terampil dengan pendidikan yang cukup tinggi baik tingkat doktor sampai profesor.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengaku sangat senang dengan adanya kesepakatan ini. NU juga sangat membutuhkan dukungan dari Kemenristek dan Dikti untuk membangun NU, baik dalam hal riset, teknologi, maupun pendidikan tinggi.
"Ini mimpi saya. NU harus maju dan berperan penting dalam kemajuan teknologi di Indonesia. NU tidak lagi dikenal sebagai kalangan tradisional, namun NU juga bisa menjadi organisasi modern yang melek teknologi dan inovasi," ujar KH Said.
Kegiatan kesepakatan itu berlangsung dengan lancar. Kedua belah pihak baik dari PBNU maupun dari Kemenristek dan Dikti saling menandatangani kesepakatan bersama. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015