Surabaya (Antara Jatim) - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan sumber daya manusia (SDM) dan regulasi menjadi tantangan perkembangan industri logistik di Indonesia.
"Penyebabnya, regulasi yang ada sekarang harus direvisi dan idealnya, regulasi sekarang dapat mengadopsi perkembangan otomotif terkini," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, ditemui pada Logistics Talkshow Series: Peluang dan Tantangan Logistik di Daerah Dalam Era Poros Maritim, di Surabaya, Rabu.
Oleh sebab kondisi itu, ungkap dia, pengusaha mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi lama. Contoh, tapak ban truk lebih lebar yang sekarang dibandingkan yg dulu.
"Sementara, menjelang masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 kami khawatir SDM sopir truk Indonesia kalah dengan asing. Apalagi, sopir asing bisa menggunakan GPS dengan mudah untuk menemukan pelabuhan yang akan dijangkaunya guna melakukan bongkar muat tapi sopir di Indonesia belum punya kemampuan itu," ujarnya.
Di sisi lain, jelas dia, saat ini perkembangan industri truk nasional juga dihambat oleh permasalahan pajak. Bahkan, lebih dari 40 persen komposisi truk didominasi pajak.
"Akibatnya, banyak pengusaha truk harus membayar kredit, suku bunga bank yang tinggi, dan belum lagi permasalahan suku cadang. Untuk itu, mereka berharap pemerintah beri keringanan pajak untuk peremajaan armada truk di Indonesia," katanya.
Selain itu, tambah dia, guna mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan industri truk di Tanah Air maka pada saat ini Aptrindo mengadakan roadshow. Agenda tersebut juga dilaksanakan untuk pembentukan DPD Aptrindo.
"Selain di Jakarta, DPD Aptrindo kini juga dibentuk di Jatim, Medan, dan Makassar," katanya.
Apalagi, sebut dia, sampai saat ini di Indonesia ada sebanyak 5,6 juta unit truk. Namun, mulai dari sebaran dan siapa pengusaha pemilik truk tersebut tidak diketahui.
"Hal tu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan suplai and demand truk di Tanah Air," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Penyebabnya, regulasi yang ada sekarang harus direvisi dan idealnya, regulasi sekarang dapat mengadopsi perkembangan otomotif terkini," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, ditemui pada Logistics Talkshow Series: Peluang dan Tantangan Logistik di Daerah Dalam Era Poros Maritim, di Surabaya, Rabu.
Oleh sebab kondisi itu, ungkap dia, pengusaha mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi lama. Contoh, tapak ban truk lebih lebar yang sekarang dibandingkan yg dulu.
"Sementara, menjelang masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 kami khawatir SDM sopir truk Indonesia kalah dengan asing. Apalagi, sopir asing bisa menggunakan GPS dengan mudah untuk menemukan pelabuhan yang akan dijangkaunya guna melakukan bongkar muat tapi sopir di Indonesia belum punya kemampuan itu," ujarnya.
Di sisi lain, jelas dia, saat ini perkembangan industri truk nasional juga dihambat oleh permasalahan pajak. Bahkan, lebih dari 40 persen komposisi truk didominasi pajak.
"Akibatnya, banyak pengusaha truk harus membayar kredit, suku bunga bank yang tinggi, dan belum lagi permasalahan suku cadang. Untuk itu, mereka berharap pemerintah beri keringanan pajak untuk peremajaan armada truk di Indonesia," katanya.
Selain itu, tambah dia, guna mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan industri truk di Tanah Air maka pada saat ini Aptrindo mengadakan roadshow. Agenda tersebut juga dilaksanakan untuk pembentukan DPD Aptrindo.
"Selain di Jakarta, DPD Aptrindo kini juga dibentuk di Jatim, Medan, dan Makassar," katanya.
Apalagi, sebut dia, sampai saat ini di Indonesia ada sebanyak 5,6 juta unit truk. Namun, mulai dari sebaran dan siapa pengusaha pemilik truk tersebut tidak diketahui.
"Hal tu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan suplai and demand truk di Tanah Air," katanya.(*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015