Kediri (Antara Jatim) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menilai adanya politik dinasti dalam suatu pemerintahan di daerah sebagai hal yang wajar.
"Bagi kami itu wajar, karena dalam UUD 1945 juga disebutkan, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, tidak ada yang salah," kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sulkani di Kediri, Selasa.
Sulkani mengatakan, isu adanya politik dinasti memang sudah menjadi pembicaraan di masyarakat, terlebih lagi setelah turunnya putusan dari Mahkamah Konstitusi, dimana keluarga bisa ikut serta dalam pemilihan.
Ia menilai, kebijakan MK tentang putusan tersebut sudah berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Untuk itu, sebagai DPRD, ia pun mengikuti dan mematuhi aturan yang ada.
Tentang anggota keluarga dalam suatu jabatan, menurut pria yang juga kader PDIP Kabupaten Kediri ini menilai, hal itu tentunya seperti air yang mengalir, dan bukan berarti menempatkan anggota keluarga dengan suatu jabatan. Namun, yang diutamakan adalah tentang perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat.
"MK mengambil kebijakan berdasarkan pemikiran aturan yang lain. Yang penting berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan tinggal masyarakat yang menilai," ujarnya.
Ia juga menilai, DPRD juga berperan sebagai kontrol kinerja dari pemerintah daerah.
Hal itu juga sesuai dengan fungsi DPRD, untuk pengawasan, penganggaran, dan sebagai pembuat aturan. Untuk pembahasan anggaran juga sudah sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, walaupun ada politik dinasti.
Tentang potensi jumlah peserta pemilihan kepala daerah yang hanya sedikit, bahkan berpotensi tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri, ia mengatakan DPRD akan menyerahkan sepenuhnya terkait dengan jalan keluar dari masalah itu ke KPU Pusat.
"Kami mengikuti aturan yang lebih tinggi, aturan yang ada. Tidak mungkin nantinya melebar dan membuat kebijakan sendiri," katanya.
Mahkamah Konstitusi melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi.
Politik dinasti di Kabupaten Kediri juga terjadi. Saat ini, Kabupaten Kediri dipimpin oleh Bupati Haryanti yang notabene adalah istri dari mantan Bupati Sutrisno. Setelah menjabat dua periode, istrinya maju menjadi calon Bupati dan berhasil menduduki posisi Bupati. Dalam pilkada yang akan digelar serentak, Desember 2015, Haryanti juga kembali dijagokan maju sebagai calon Bupati dari PDIP. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Bagi kami itu wajar, karena dalam UUD 1945 juga disebutkan, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih, tidak ada yang salah," kata Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sulkani di Kediri, Selasa.
Sulkani mengatakan, isu adanya politik dinasti memang sudah menjadi pembicaraan di masyarakat, terlebih lagi setelah turunnya putusan dari Mahkamah Konstitusi, dimana keluarga bisa ikut serta dalam pemilihan.
Ia menilai, kebijakan MK tentang putusan tersebut sudah berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang matang. Untuk itu, sebagai DPRD, ia pun mengikuti dan mematuhi aturan yang ada.
Tentang anggota keluarga dalam suatu jabatan, menurut pria yang juga kader PDIP Kabupaten Kediri ini menilai, hal itu tentunya seperti air yang mengalir, dan bukan berarti menempatkan anggota keluarga dengan suatu jabatan. Namun, yang diutamakan adalah tentang perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat.
"MK mengambil kebijakan berdasarkan pemikiran aturan yang lain. Yang penting berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan tinggal masyarakat yang menilai," ujarnya.
Ia juga menilai, DPRD juga berperan sebagai kontrol kinerja dari pemerintah daerah.
Hal itu juga sesuai dengan fungsi DPRD, untuk pengawasan, penganggaran, dan sebagai pembuat aturan. Untuk pembahasan anggaran juga sudah sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, walaupun ada politik dinasti.
Tentang potensi jumlah peserta pemilihan kepala daerah yang hanya sedikit, bahkan berpotensi tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri, ia mengatakan DPRD akan menyerahkan sepenuhnya terkait dengan jalan keluar dari masalah itu ke KPU Pusat.
"Kami mengikuti aturan yang lebih tinggi, aturan yang ada. Tidak mungkin nantinya melebar dan membuat kebijakan sendiri," katanya.
Mahkamah Konstitusi melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi.
Politik dinasti di Kabupaten Kediri juga terjadi. Saat ini, Kabupaten Kediri dipimpin oleh Bupati Haryanti yang notabene adalah istri dari mantan Bupati Sutrisno. Setelah menjabat dua periode, istrinya maju menjadi calon Bupati dan berhasil menduduki posisi Bupati. Dalam pilkada yang akan digelar serentak, Desember 2015, Haryanti juga kembali dijagokan maju sebagai calon Bupati dari PDIP. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015