Kediri (Antara Jatim) - Tim dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) melakukan audit akademis di kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jawa Timur, terkait dengan status nonaktif kampus tersebut.
"Kami kumpulkan data dan nanti akan dianalisis," kata Ketua Tim Audit Akademis Kementerian Ristek-Dikti Supriadi Rustad di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan, dari pemeriksaan sementara, diketahui terdapat beberapa masalah, seperti tentang rasio antara dosen pengajar dan mahasiswa. Sejumlah jurusan rasionya dinilai tidak masuk akal, karena melebihi dari porsi ideal kegiatan belajar mengajar.
"Ada indikasi aneh, dimana beberapa program studi indikasinya tidak sehat. Rasio dosen dan mahasiswa tidak rasional," ujarnya.
Untuk jurusan PAUD rasionya adalah 1:340 (satu dosen dengan 340 mahasiswa), jurusan manajemen 1:90, jurusan bimbingan konseling 1:139, jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan 1:190, dan jurusan PGSD 1:115. Padahal, secara ideal, antara dosen dengan mahasiswa untuk jurusan IPA adalah 1:35 dan IPS 1:45.
Ia mengatakan, selain masalah rasio dosen, juga menemukan tentang blangko ijazah yang diketahui tidak ada nomor seri. Padahal, nomor seri itu penting, dimana nantinya mahasiswa bersangkutan akan terdata di sistem. Jika dalam blangko ternyata tidak ada nomor seri, dikhawatirkan bisa dipalsukan.
Ia juga mengatakan, sampai saat ini status kampus UNP PGRI Kediri masih nonaktif. Dengan kondisi itu, kampus akan kesulitan, sebab tidak mendapatkan beberapa fasilitas dan layanan dari kementerian, misalnya terkait dengan program beasiswa serta penelitian.
Ia juga menyayangkan jika status kampus itu masih nonaktif, tapi tetap nekat membuka pendaftaran mahasiswa baru, yang nantinya menjadi korban adalah mahasiswa. Mereka tidak terdaftar dalam sistem, sehingga tidak diakui.
"Nonaktif itu tidak dapat layanan dari dikti. Nanti, kalau ada mahasiswa baru, tidak bisa dilaporkan ke sitem, karena tidak terdaftar di pangkalan data," ujarnya.
Ia juga memahami jika pendapatan kampus swasta salah satunya karena ada penerimaan siswa baru. Namu, ia berharap manajemen kampus membenahi internal sehingga dari kampus juga tidak dirugikan, begitu juga dengan mahasiswa.
Selain masalah tersebut, ia juga menyoroti tentang kelas jauh yang diberlakukan di kampus itu. Beberapa mahasiswa diketahui berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Pacitan, bahkan beberapa di antaranya ada yang dari luar Jatim, bahkan luar pulau. Ia juga akan memastikan apakah pendidikan mahasiswa bersangkutan sudah sesuai dengan aturan atau belum.
"Aturannya harus ada kerjasama dengan PT setempat," tegasnya.
Kegiatan pemeriksaan itu dilakukan di bagian administrasi kampus, biro administrasi akademik kampus. Petugas juga membawa sejumlah dokumen penting, sebagai bahan evaluasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kami kumpulkan data dan nanti akan dianalisis," kata Ketua Tim Audit Akademis Kementerian Ristek-Dikti Supriadi Rustad di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan, dari pemeriksaan sementara, diketahui terdapat beberapa masalah, seperti tentang rasio antara dosen pengajar dan mahasiswa. Sejumlah jurusan rasionya dinilai tidak masuk akal, karena melebihi dari porsi ideal kegiatan belajar mengajar.
"Ada indikasi aneh, dimana beberapa program studi indikasinya tidak sehat. Rasio dosen dan mahasiswa tidak rasional," ujarnya.
Untuk jurusan PAUD rasionya adalah 1:340 (satu dosen dengan 340 mahasiswa), jurusan manajemen 1:90, jurusan bimbingan konseling 1:139, jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan 1:190, dan jurusan PGSD 1:115. Padahal, secara ideal, antara dosen dengan mahasiswa untuk jurusan IPA adalah 1:35 dan IPS 1:45.
Ia mengatakan, selain masalah rasio dosen, juga menemukan tentang blangko ijazah yang diketahui tidak ada nomor seri. Padahal, nomor seri itu penting, dimana nantinya mahasiswa bersangkutan akan terdata di sistem. Jika dalam blangko ternyata tidak ada nomor seri, dikhawatirkan bisa dipalsukan.
Ia juga mengatakan, sampai saat ini status kampus UNP PGRI Kediri masih nonaktif. Dengan kondisi itu, kampus akan kesulitan, sebab tidak mendapatkan beberapa fasilitas dan layanan dari kementerian, misalnya terkait dengan program beasiswa serta penelitian.
Ia juga menyayangkan jika status kampus itu masih nonaktif, tapi tetap nekat membuka pendaftaran mahasiswa baru, yang nantinya menjadi korban adalah mahasiswa. Mereka tidak terdaftar dalam sistem, sehingga tidak diakui.
"Nonaktif itu tidak dapat layanan dari dikti. Nanti, kalau ada mahasiswa baru, tidak bisa dilaporkan ke sitem, karena tidak terdaftar di pangkalan data," ujarnya.
Ia juga memahami jika pendapatan kampus swasta salah satunya karena ada penerimaan siswa baru. Namu, ia berharap manajemen kampus membenahi internal sehingga dari kampus juga tidak dirugikan, begitu juga dengan mahasiswa.
Selain masalah tersebut, ia juga menyoroti tentang kelas jauh yang diberlakukan di kampus itu. Beberapa mahasiswa diketahui berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, seperti Pacitan, bahkan beberapa di antaranya ada yang dari luar Jatim, bahkan luar pulau. Ia juga akan memastikan apakah pendidikan mahasiswa bersangkutan sudah sesuai dengan aturan atau belum.
"Aturannya harus ada kerjasama dengan PT setempat," tegasnya.
Kegiatan pemeriksaan itu dilakukan di bagian administrasi kampus, biro administrasi akademik kampus. Petugas juga membawa sejumlah dokumen penting, sebagai bahan evaluasi. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015