Surabaya (Antara Jatim) - Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Bakal Calon Wali Kota Surabaya dipastikan akan diberikan pada saat rapat kerja cabang khusus yang digelar di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Surabaya, Rabu (8/7).
"KTA itu untuk keperluan sebagai penanda resmi, identitas legal, bahwa cawali-cawawali itu anggota sekaligus bagian dari keluarga besar PDIP," kata Ketua Panitia Rakercabsus DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono kepada Antara di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, KTA itu tidak dipakai mendaftar sebagai cawali atau cawawali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya atau juga untuk pengajuan mundur dari PNS atau pensiun dini dari PNS.
"Keperluan internal PDIP juga pengabaran pada publik bahwa partai politik terutama PDIP telah memberikan kontribusi penting bagi rekruitmen calon-calon pemimpin baru," ujarnya.
Ia mengatakan pascarekomendasi turun, lanjut dia, cawali-cawawali yang ditetapkan PDIP harus mengurus syarat-syarat yang ditetapkan UU dan Peraturan KPU.
"Pasca-Lebaran, kami akan mendaftarkan ke KPU dengan persyaratan yang lengkap dan benar," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap cawali-cawawali yang diusung dari PDIP harus bergerak cepat untuk pemenuhan syarat-syarat itu. Termasuk, cawali-cawawali yang berstatus PNS harus memastikan telah mengajukan pengunduran diri atau pensiun diri.
"Harus juga sehat jasmani-rohani, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, SKCK dari kepolisian, serta telah melalorkan harta kekayaan pribadi yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan yang dikekuarkan KPK," katanya.
Mengenai Tim Pemenangan Cawali-Cawawali Surabaya, Adi mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan kapan akan bentuk. "Sebelum daftar ke KPU, Tim Pemenangan itu pasti telah dibentuk karena secara legal kan harus didaftarkan ke KPU," ujarnya.
Saat ditanya apakah tidak ada perubahan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya petahana yang akan diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, Adi mengaku pihak tidak mengetahuinya.
"Saya tidak tau, karena rekomendasi itu dalam amplop tertutup dan tersegel. Nanti pada saat rakercabsus akan dibacakan langsung Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"KTA itu untuk keperluan sebagai penanda resmi, identitas legal, bahwa cawali-cawawali itu anggota sekaligus bagian dari keluarga besar PDIP," kata Ketua Panitia Rakercabsus DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono kepada Antara di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, KTA itu tidak dipakai mendaftar sebagai cawali atau cawawali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya atau juga untuk pengajuan mundur dari PNS atau pensiun dini dari PNS.
"Keperluan internal PDIP juga pengabaran pada publik bahwa partai politik terutama PDIP telah memberikan kontribusi penting bagi rekruitmen calon-calon pemimpin baru," ujarnya.
Ia mengatakan pascarekomendasi turun, lanjut dia, cawali-cawawali yang ditetapkan PDIP harus mengurus syarat-syarat yang ditetapkan UU dan Peraturan KPU.
"Pasca-Lebaran, kami akan mendaftarkan ke KPU dengan persyaratan yang lengkap dan benar," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap cawali-cawawali yang diusung dari PDIP harus bergerak cepat untuk pemenuhan syarat-syarat itu. Termasuk, cawali-cawawali yang berstatus PNS harus memastikan telah mengajukan pengunduran diri atau pensiun diri.
"Harus juga sehat jasmani-rohani, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, SKCK dari kepolisian, serta telah melalorkan harta kekayaan pribadi yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan yang dikekuarkan KPK," katanya.
Mengenai Tim Pemenangan Cawali-Cawawali Surabaya, Adi mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan kapan akan bentuk. "Sebelum daftar ke KPU, Tim Pemenangan itu pasti telah dibentuk karena secara legal kan harus didaftarkan ke KPU," ujarnya.
Saat ditanya apakah tidak ada perubahan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya petahana yang akan diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, Adi mengaku pihak tidak mengetahuinya.
"Saya tidak tau, karena rekomendasi itu dalam amplop tertutup dan tersegel. Nanti pada saat rakercabsus akan dibacakan langsung Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto," katanya. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015