Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan jika Pilkada Surabaya hanya diikuti satu pasangan calon, maka perlu dipertanyakan buat apa ada Koalisi Majapahit yang diikuti enam parpol.
"Kalau hanya diikuti satu pasangan calon, kita pertanyakan kenapa berkoalisi. Mereka sama saja memberikan pelajaran politik yang kurang baik. Membangun demokrasi yang tidak sehat," kata Whisnu di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, pihaknya tidak khawatir dengan adanya Koalisi Majapahit yang diikuti enam partai yakni Demokrat, Gerindra, PKB, Golkar, PKS dan PAN. "Justru secara positif sangat respek dengan koalisi Majapahit karena diharapkan bisa membangun demokrasi yang cantik di Surabaya," ujarnya.
Ia mengatakan kalau Koalisi Majapahit tidak mencalonkan atau boikot Pilkada Surabaya, secara tidak langsung bisa dianggap tidak membangun citra demokrasi yang baik.
"Tapi saya tidak yakin, partai-partai besar tidak mencalonkan. Itu merugikan mereka sendiri. Masyarakat Surabaya bisa menilai," katanya.
Ketua Kelompok Kerja Koalisi Majapahit, A.H. Thony, sebelumnya mengatakan enam partai ini memiliki struktur kepengurusan di tingkat anak cabang (PAC) di 31 kecamatan.
"Apabila disatukan dipastikan akan menjadi mesin politik yang bisa menandingi popularitas pasangan calon petahan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Kekuatan itu menurutnya bisa lebih besar, jika ditambah kekuatan anggota dewan di fraksi–fraksi di dewan," katanya.
Ia juga membantah jika koalisi Majapahit boikot atau tidak mencalonkan di Pilkada Surabaya, melainkan pihaknya berupaya mencari calon yang memiliki konsep bagus dan rasional. Caranya, bisa saja mengkombinasikan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar di partai-parati atau rekomendasi yang datang dari Dewan Pimpinan Pusat masing-masing parpol.
Ia mengaku untuk menentukan calon yang diusung, ditentukan dari kesepakatan parpol Koalisi Majapahit. Ia berharap dalam watu 10 hari pascadeklarasi terdapat gambaran bakal calon.
"Kita tetap akan mengusung calon dalam pilkada nanti," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Kalau hanya diikuti satu pasangan calon, kita pertanyakan kenapa berkoalisi. Mereka sama saja memberikan pelajaran politik yang kurang baik. Membangun demokrasi yang tidak sehat," kata Whisnu di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, pihaknya tidak khawatir dengan adanya Koalisi Majapahit yang diikuti enam partai yakni Demokrat, Gerindra, PKB, Golkar, PKS dan PAN. "Justru secara positif sangat respek dengan koalisi Majapahit karena diharapkan bisa membangun demokrasi yang cantik di Surabaya," ujarnya.
Ia mengatakan kalau Koalisi Majapahit tidak mencalonkan atau boikot Pilkada Surabaya, secara tidak langsung bisa dianggap tidak membangun citra demokrasi yang baik.
"Tapi saya tidak yakin, partai-partai besar tidak mencalonkan. Itu merugikan mereka sendiri. Masyarakat Surabaya bisa menilai," katanya.
Ketua Kelompok Kerja Koalisi Majapahit, A.H. Thony, sebelumnya mengatakan enam partai ini memiliki struktur kepengurusan di tingkat anak cabang (PAC) di 31 kecamatan.
"Apabila disatukan dipastikan akan menjadi mesin politik yang bisa menandingi popularitas pasangan calon petahan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Kekuatan itu menurutnya bisa lebih besar, jika ditambah kekuatan anggota dewan di fraksi–fraksi di dewan," katanya.
Ia juga membantah jika koalisi Majapahit boikot atau tidak mencalonkan di Pilkada Surabaya, melainkan pihaknya berupaya mencari calon yang memiliki konsep bagus dan rasional. Caranya, bisa saja mengkombinasikan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang mendaftar di partai-parati atau rekomendasi yang datang dari Dewan Pimpinan Pusat masing-masing parpol.
Ia mengaku untuk menentukan calon yang diusung, ditentukan dari kesepakatan parpol Koalisi Majapahit. Ia berharap dalam watu 10 hari pascadeklarasi terdapat gambaran bakal calon.
"Kita tetap akan mengusung calon dalam pilkada nanti," katanya. (*)
Editor : Akhmad Munir
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015