Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 10 Fraksi di Komisi I DPR RI setuju mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan juga menyetujui pemberhentian Jenderal Moeldoko dari jabatan Panglima TNI.
"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Fraksi Partai Hanura menyetujui tanpa catatan, Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan meminta komitmen Panglima untuk memprioritaskan industri dalam negeri.
Menurut dia Fraksi PPP menyatakan setuju dan meminta secara khusus komitmen Gatot untuk bertanggung jawab, bukan hanya berani, tegas, dan ikhlas.
"Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra, setuju tanpa catatan," ujarnya.
Fraksi Golkar memberikan persetujuan dengan tiga catatan yaitu pertama meminta Gatot melakukan terobosan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kedua, Gatot diminta lakukan terobosan mengenai penyelesaian sengketa tanah antara TNI dan rakyat. Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tugas, pokok, dan fungsi TNI. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015
"Jadi 10 fraksi di Komisi I sepakat setuju pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dalam Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Fraksi Partai Hanura menyetujui tanpa catatan, Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan catatan meminta komitmen Panglima untuk memprioritaskan industri dalam negeri.
Menurut dia Fraksi PPP menyatakan setuju dan meminta secara khusus komitmen Gatot untuk bertanggung jawab, bukan hanya berani, tegas, dan ikhlas.
"Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra, setuju tanpa catatan," ujarnya.
Fraksi Golkar memberikan persetujuan dengan tiga catatan yaitu pertama meminta Gatot melakukan terobosan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Kedua, Gatot diminta lakukan terobosan mengenai penyelesaian sengketa tanah antara TNI dan rakyat. Ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu dan mendukung tugas, pokok, dan fungsi TNI. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015