Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Pamekasan, Jawa Timur, Rida'i, menggagas pembentukan tim kecil guna mengatasi konflik internal Komisi II DPRD setempat yang hingga kini masih berlangsung.
"Gagasan membentuk tim kecil ini, agar kinerja Komisi II DPRD tetap berjalan, dan tidak terganggu konflik internal yang sampai saat ini belum tuntas," katanya di Pamekasan, Rabu pagi.
Ia menjelaskan konflik internal di Komisi II DPRD Pamekasan telah berlangsung sejak tiga bulan lalu, dan hingga kini belum teratasi.
Penyebabnya, katanya, tidak adanya transparansi antara pimpinan Komisi II DPRD Pamekasan dengan sebagian anggotanya.
Pimpinan Komisi II, katanya, cenderung mengambil kebijakan sendiri, tanpa melakukan koordinasi dengan anggotanya.
Akibatnya, katanya, kegiatan di Komisi II DPRD Pamekasan selama tiga bulan terakhir ini tidak berjalan optimal, bahkan rapat-rapat koordinasi dan serap informasi dengan mitra kerja di eksekutif sering gagal.
"Kami berkepentingan membentuk tim kecil untuk menyelamatkan lembaga ini, agar bisa bekerja sebagaimana mestinya," kata Rida'i.
Politikus muda dari Partai Gerindra itu, menjelaskan tim tersebut akan bertugas melakukan koordinasi serta melakukan gerakan aktif, guna memaksimalkan peran dan fungsi komisi.
Rida'e mengatakan konflik yang telah berlangsung selama tiga bulan di Komisi II DPRD Pamekasan menyebabkan kinerja anggota DPRD di komisi itu tidak maksimal.
Akibat konflik berkepanjangan yang hingga kini belum teratasi, banyak Anggota Komisi II DPRD Pamekasan yang malas bekerja di kantor.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan M. Suli Faris mengakui menerima laporan dari Anggota DPRD Pamekasan tentang konflik yang terjadi di Komisi II DPRD Pamekasan.
Saat ini, pihaknya masih berupaya melakukan mediasi antara anggota komisi yang berkonflik itu, agar tidak berkelanjutan.
"Soalnya kalau terus berkelanjutan, jelas mereka (Komisi II) tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal," katanya.(*)
"Gagasan membentuk tim kecil ini, agar kinerja Komisi II DPRD tetap berjalan, dan tidak terganggu konflik internal yang sampai saat ini belum tuntas," katanya di Pamekasan, Rabu pagi.
Ia menjelaskan konflik internal di Komisi II DPRD Pamekasan telah berlangsung sejak tiga bulan lalu, dan hingga kini belum teratasi.
Penyebabnya, katanya, tidak adanya transparansi antara pimpinan Komisi II DPRD Pamekasan dengan sebagian anggotanya.
Pimpinan Komisi II, katanya, cenderung mengambil kebijakan sendiri, tanpa melakukan koordinasi dengan anggotanya.
Akibatnya, katanya, kegiatan di Komisi II DPRD Pamekasan selama tiga bulan terakhir ini tidak berjalan optimal, bahkan rapat-rapat koordinasi dan serap informasi dengan mitra kerja di eksekutif sering gagal.
"Kami berkepentingan membentuk tim kecil untuk menyelamatkan lembaga ini, agar bisa bekerja sebagaimana mestinya," kata Rida'i.
Politikus muda dari Partai Gerindra itu, menjelaskan tim tersebut akan bertugas melakukan koordinasi serta melakukan gerakan aktif, guna memaksimalkan peran dan fungsi komisi.
Rida'e mengatakan konflik yang telah berlangsung selama tiga bulan di Komisi II DPRD Pamekasan menyebabkan kinerja anggota DPRD di komisi itu tidak maksimal.
Akibat konflik berkepanjangan yang hingga kini belum teratasi, banyak Anggota Komisi II DPRD Pamekasan yang malas bekerja di kantor.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan M. Suli Faris mengakui menerima laporan dari Anggota DPRD Pamekasan tentang konflik yang terjadi di Komisi II DPRD Pamekasan.
Saat ini, pihaknya masih berupaya melakukan mediasi antara anggota komisi yang berkonflik itu, agar tidak berkelanjutan.
"Soalnya kalau terus berkelanjutan, jelas mereka (Komisi II) tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015