Warga Jember Protes Persyaratan Jalur Perseorangan dalam Pilkada

Jember (Antara Jatim) - Ratusan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang juga pendukung calon independen memprotes persyaratan jalur perseorangan yang dinilai memberatkan calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah setempat.

"Kami datang meminta keadilan karena persyaratan jalur perseorangan cukup memberatkan dan dinilai diskriminatif," kata koordinator aksi Ahmad Aris saat berdemonstrasi di Gedung DPRD Jember, Rabu.

Menurut dia, persyaratan dukungan calon minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Jember yang mencapai 2.592.332 jiwa atau sekitar 168.502 orang cukup memberatkan.

"Waktu pengumpulan dukungan juga cukup singkat, sehingga calon tidak bisa mengumpulkan dukungan sebanyak 168.502 orang," ujarnya.

 

Ia mendesak KPU Jember menyuarakan aspirasi masyarakat yang ingin maju melalui jalur perseorangan, agar persyaratan tersebut direvisi atau dicabut.

"Calon independen yang kami usung itu mewakili rakyat Jember dan tahu hati nuraninya rakyat Jember, kenapa maju untuk menjadi calon bupati dipersulit," keluhnya.

Ratusan pendukung tersebut tidak menyebutkan siapa calon perseorangan yang didukung karena tidak ada poster atau gambar yang mereka bawa dalam unjuk rasa di DPRD Jember tersebut.

Bahkan, pendemo sempat mengeluarkan gertakan kalau pelaksanaan Pilkada Jember tidak akan berjalan sukses kalau permintaan mereka tidak dikabulkan oleh KPU. 

Pengunjuk rasa ditemui oleh Komisioner KPU Jember, M. Syaiin, yang kebetulan menghadiri undangan rapat paripurna di DPRD Jember.

Menanggapi tuntutan itu, M. Syaiin mengatakan KPU Jember hanya melaksanakan peraturan yang dibuat oleh KPU pusat.

 

"Kami tidak memiliki kebijakan untuk mengubah persyaratan itu karena peraturan itu dibuat dan diputuskan oleh KPU Pusat. Tetapi pada prinsipnya keinginan saudara semua kami tampung, dan akan kami sampaikan kepada KPU Pusat," tuturnya.

Kalau warga tidak puas dengan peraturan KPU tentang jalur perseorangan, lanjutnya, maka bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui jalur hukum yang telah ditentukan. (*)