Surabaya (Antara Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap bersikeras untuk membangun sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan SMKN 5, Jalan Prof Moestopo, Surabaya, Jawa Timur, karena hal itu untuk menanamkan kepedulian kepada mereka yang tidak mampu. "Nanti sentra PKL itu terpisah dari sekolah, nantinya sentra itu tidak ada hubungannya dengan sekolah. Saya hanya mengambil sedikit ruang dari lahan di sana (SMKN 5). Apalagi ada salah satu pedagang di sana yang anak veteran. Masak, saya tidak bisa menyediakan tempat berjualan," katanya di Surabaya, Rabu. Menanggapi protes pihak sekolah dan DPRD setempat, ia menjamin bahwa keberadaan sentra PKL itu tidak akan mengganggu proses belajar mengajar, namun justru akan mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap mereka yang tidak mampu. Awalnya, rencana pembangunan sentra PKL itu sempat ditolak warga setempat, namun setelah diberi penjelasan bahwa pedagang dan orang yang tidak mampu harus diberi ruang yang bisa membuat mereka nyaman dan aman berjualan, maka akhirnya dapat dimengerti. "Mungkin, saat ini, mereka aman, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terusir. Saya minta setiap orang memiliki kepedulian pada orang lain, terutama yang tidak mampu," katanya. Risma mengatakan tidak ada gunanya seseorang itu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi ketika akhirnya tidak peduli pada orang yang lemah. "Kita harus peduli pada orang lain. Kalau tidak ada kepedulian, negara kita akan hancur. Negara kuat itu ketika antara si kaya dan si miskin saling membantu, antara si mata sipit dengan si mata lebar saling membaur. Saya ingin semua peduli pada lingkungan. Kalau kita tidak peduli, kapan yang miskin itu bisa berdaya," katanya. Rencana Pemkot membangun sentra PKL ini mendapat penolakan baik dari pihak SMKN 5 maupun DPRD Kota Surabaya. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Surabaya, Tatik Kustini, mengatakan dirinya sudah diajak rapat sampai dua kali dengan dinas terkait untuk menyampaikan bahwa sebagian lahan SMK 5 tersebut akan dijadikan sentra PKL seluas 200 meter persegi. Namun, saat rapat kedua, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (PUCKTR) Surabaya menyebutkan lahan SMK 5 akan diambil seluas 500 meter persegi dengan alasan untuk perluasan lahan parkir. "Ini yang membuat saya kecewa, kok malah melebar, dari 200 menjadi 500 meter persegi. Saya minta rencana ini ditinjau lagi," katanya. Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana juga menilai pembangunan sentra PKL ini cenderung dipaksakan, sebab pembangunan ini sudah mendapat penolakan dari berbagai pihak, namun masih tetap akan dilaksanakan. Ia mengimbau pada Pemkot agar pembangunan ini ditinjau ulang agar tidak merugikan pihak manapun. "Kami menolak, karena mana ada lahan sekolahan mau dijadikan tempat PKL. Kalau memang ada sekolahan yang dibuat PKL, saya ingin tahu sekolahan mana, karena selama ini memang belum ada," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015