Sidoarjo (Antara Jatim) - Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo siap untuk memfasilitasi korban lumpur Lapindo menyusul belum terselesaikannya proses pembayaran ganti rugi. Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Mahmud, Rabu, mengatakan pihaknya saat ini masih aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembayaran kepada korban lumpur tersebut. "Kami masih melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat soal kapan turunnya dana talangan ini," katanya. Oleh karena itu, kata dia, sangat tidak benar jika pansus lumpur hanya berdiam diri tanpa melakukan apa apa soal ganti rugi ini. "Kami selalu bekerja dan melakukan komunikasi untuk mendesak kapan pencairan dana talangan tersebut bisa segera terealisasi," katanya. Menurutnya, belum adanya kejelasan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur hingga saat ini menjadi beban tersendiri bagi dirinya dan anggota pansus lumpur. "Jujur saja, molornya ganti rugi ini menjadi beban bagi kami. Karena bagaimanapun juga, warga korban lumpur menunggu setiap informasi dari Jakarta melalui kami," katanya. Sebelumnya, puluhan korban lumpur dari dalam peta areal terdampak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo meminta kejelasan terkait pembayaran ganti rugi yang masih belum terselesaikan. Warga merasa jenuh dengan molornya pembayaran ganti rugi ini mengingat hingga akhir Mei nanti tepat sembilan tahun luapan lumpur menyembur sejak tahun 2006.(*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015