Surabaya (Antara Jatim) - DPRD Kota Surabaya memberikan catatan sebanyak 28 poin pada saat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Tahun 2014 pada saat rapat paripurna di DPRD, Jumat. Sekretaris Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya 2014, Binti Nurohmah mengatakan di antara yang menjadi catatan adalah belum meratanya pembangunan sekolah di Surabaya. "Hal ini terlihat karena masih banyak bangunan sekolah di Surabaya yang masih dinilai tidak layak. Padahal sekolah masih ditempati, sehingga bisa membahayakan kemananan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar," kata Binti. Selain itu, lanjut dia, permasalahan yang juga masih menjadi catatan adalah banyaknya pekerjaan dan proyek pemkot yang masih terbengkalai. Menurut pansus pemkot harus segera mengambil sikap dengan memperbaiki sistem lelang yang saat ini dilakukan. Sebab beberapa masalah pembangunan terbengkalai adalah adanya kecacatan dalam sistem lelang. Termasuk penyelesaian proyek jalan Middle East Ring Road (MERR) yang sampai saat ini masih belum jelas proses penyelesaiannya. Keinginan pemkot untuk memperbaiki sistem perhubungan dalam hal ini angkutan massal juga menjadi catatan. Bus kota Surabaya rata-rata sudah berusia lebih dari dua puluh tahun sehingga perlu adanya revitalisasi yang dilakukan pemkot. Sebab dari segi polusi dan juga keamanan pengguna angkutan dinilai sangat berbahaya. "Berikutnya adalah tentang musrenbang (musyawah rencana pembangunan) kota Surabaya, masyarakat surabaya menilai bahwa kegiatan musrenbang saat ini sudah tidak relevan dan tidak menwadahi aspirasi dari warga kota Surabaya," katanya. Dalam pemaparan hasil evaluasi pansus juga dicatatkan dalam bentuk rekomendasi adalah pengoptimalan sentra PKL yang sudah banyak dibangun pemkot, seperti halnya Sentra Ikan Bulak. Setelah hampir dua tahun berdiri, lanjut dia, nyatanya sampai sekarang sentra tesebut masih sepi dan nyaris kosong ditinggalkan penjual. Menurut pansus pemkot harus lebih bisa memginovasi agar penjual bisa kompak masuk ke dalam sentra. Sebab anggaran yang diinvestasikan pemkot untuk sentra tersebut juga tidak kecil. Bukan hanya pemkot yang menerima saran dan rekomendasi, dalam penyampaiannya pansus juga memberikan saran untuk BUMD pemkot Surabaya, salah satunya untuk PD pasar Suraya, PDTS KBS, dan juga PT Star pengelola TRS. Khusus untuk PT Star, DPRD ingin agar ada perbahan komposisi saham antara pemkot dan PT star. Dengan begitu diharapkan agar PT Star tidak dibubarkan oleh pemkot. "Begitu juga untuk PDTS KBS, selayaknya KBS bisa lebih mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk embuat inovasi sehingga pendapatan juga bisa meningkat dan tak lagi menderita rugi," katanya. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan bahwa rekomendasi dari pansus ini akan menjadi bahan evaluasi dari pemerintahannya, sehingga ke depan pihaknya akan melakukan perbaikan dan peninjauan tentang masalah masalah yang masih menjadi catatan. "Laporan ini adalah tahun keempat penyelenggaraan pemerintahan, ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk melanjutkan program pemerintahan di sisa pemerintahan kami ke depan," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Tunggul Susilo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015