Oleh Arie Novarina Jakarta (Antara) - Pemerintah akan memperbanyak akses pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak di Putrajaya, Malaysia, Jumat (6/2). "Penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI harus dipermudah. Tak hanya di Malaysia tapi juga di berbagai negara penempatan TKI lainnya," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu. Kementerian Ketenagakerjaan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak TKI di Malaysia. Pertemuan kedua kepala negara beberapa waktu lalu telah menyepakati kemudahan ijin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak. Menaker mengatakan penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di luar negeri harus diperbanyak agar mereka bisa belajar di sekolah yang layak dan tumbuh berkembang dengan baik. Hanif mengatakan anak-anak TKI rentan putus sekolah dan proses tumbuh kembangnya perlu lebih diperhatikan. Oleh karena itu akses pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan serta kehidupan yang layak sangat dibutuhkan oleh anak-anak TKI. "Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak TKI sebagaimana yang diamanatkan UNESCO. Pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di Malaysia harus terjamin," kata Hanif. Diperkirakan sedikitnya ada 50 ribu anak TKI yang berada di Sabah dan Sarawak. Sebagian besar merupakan anak-anak TKI yang bekerja di ladang dan perkebunan yang menjadi kantung-kantung TKI di Malaysia. Selama ini, jumlah sekolah dan jenjang pendidikan lanjutan yang tersedia bagi anak TKI masih terbatas. Selain itu, sarana-prasarana dan fasilitas sekolah yang layak pun masih dirasakan kurang memadai. Kendala lainnya yang dihadapi adalah masih minimnya jumlah tenaga pengajar terutama tenaga-tenaga pengajar yang bersedia mengajar di sekolah-sekolah yang berada di kawasan-kawasan terpencil dan jauh. "Selain memperoleh akses sekolah formal dan nonformal anak-anak TKI pun harus diberdayakan sejak usia dini dengan diberikan pelatihan keterampilan, pelajaran bahasa, dan pengenalan budaya," kata Hanif. Menaker menekankan perhatian semua pihak terhadap pendidikan anak-anak TKI harus menjadi prioritas. "Dengan penyediaan akses pendidikan yang layak, minimal anak-anak TKI itu di kemudian hari bisa lebih baik dari orangtua mereka," kata Hanif.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2015