Surabaya (Antara Jatim) - Komisi I Bidang Pertahanan, intelejen, Luar Negeri dan Komunikasi–Informatika DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dalam melakukan pengembangan jaringan, di antaranya dengan membuka stasiun di wilayah perbatasan. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan poros maritim dunia. "Kebutuhan yang lebih penting dan mendesak, agar negara bisa mengelola wilayah perbatasan secara efektif. Salah satu aspeknya adalah pembangunan di bidang komunikasi dan informasi," katanya saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Akhir Tahun Lembaga Penyiaran Publik RRI di Surabaya, Kamis. Menurut dia, sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI dan TVRI harus masuk sebagai pendukung dari pemerintah. Selama ini, Mahfud mengakui dukungan pemerintah terhadap LPP RRI cukup bagus. Dalam anggaran terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. "Pada tahun 2010 anggaran RRI Rp600 Miliar, sekarang (tahun 2014) hampir Rp900 Miliar. Saya pernah katakan minimal LPP dapat dukungan dana Rp1 triliun," katanya. Namun demikian, lanjut dia, selain anggaran, dukungan yang diperlukan lembaga Penyiaran publik juga dari sisi legislasi. Menurutnya, banyak negara yang mengukuhkan posisi lembaga penyiaran publiknya dengan membentuk undang-undang sendiri. "DPR juga sudah menginisiasi UU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), namun belum selesai. DPR sekarang saya harap bisa bekerja sama sehingga LPP mempunyai undang-undang sendiri," katanya. Mahfudz mengharapkan nantinya eksitensi LPP atau RTRI benar-benar diakui negara. Artinya, bukan sekedar salah satu jenis lembaga yang diatur dalam undang-undang penyiaran. Direktur utama RRI Rosarita Niken Widiastuti mengaku dalam memajukan RRI, pihaknya terus melakukan terobosan. Dalam bidang program dan produksi, guna mendukung program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dalam tiga tahun terakhir sebenarnya telah melakukan program laut biru. Program tersebut bukan saja mengupas masalah nelayan, kelautan, namun juga infrastruktur. "Untuk meningkatkan peran dibidang program kemaritiman, RRI bekerja sama dengan Kementraian Perikanan dan kelautan, TNI AL dan berbagai pihak," terangnya. Niken mengungkapkan, untuk menjaga wilayah perbatasan, RRI terus berinteraksi dengan masyarakat di perbatasan. "Di wilayah terpencil terus berinteraksi untuk membuka isolasi dan memberi keadilan informasi bagi masyarakat wilayah perbatasan," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014