Kediri (Antara Jatim) - Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) mengantisipasi terjadinya gejolak terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar.
"Kami mengantisipasi seandainya terjadi gejolak rutin ataupun keterlambatan pengiriman BBM," kata Kepala Disperindagtamben Kota Kediri Yetti Sisworini di Kediri, Selasa.
Dari hasil sidak, pihaknya belum menemukan keadaan signifikan terkait dengan stok bahan bakar. Sejumlah SPBU yang disidak memang diketahui stoknya kosong, tapi ternyata masih bermasalah untuk penebusan "DO" (Delivery Order).
Ia juga mengatakan, stok bahan bakar yang berada di SPBU wilayah Kota Kediri dinilai juga masih mencukupi. Stok selama setahun, kuotanya sekitar 54 ribu ton dan sudah terserap sekitar 80 persen.
Yetti menyebutkan, stok yang tersisa 20 persen itu masih mencukupi untuk kebutuhan bahan bakar sampai akhir Desember 2014. Hal itu juga sudah dipastikan masih aman sesuai penjelasan pihak SPBU.
"Sampai Desember 2014 sisa 20 persen dan kemungkinan terlambat kuota tidak terjadi, kecuali ada aksi nakal, penimbunan," ujar Yetti.
Namun, pihaknya juga minta agar masyarakat tidak panik terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah berencana menaikkan harga BBM meningkat sampai Rp3.000 per liter.
Yetti juga menegaskan, pemerintah tetap mengajurkan agar pengelola SPBU membatasi pembelian bahan bakar. Untuk pembelian di jerigen, dibatasi 60 liter.
Luhut Binsar Panjaitan selaku Penasihat Senior Tim Transisi Jokowi-JK menilai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat, yang memicu terjadinya kekhawatiran "defisit cash flow".
Terjadi defisit anggaran yang mencapai Rp27 triliun dan "carry over" BBM subsidi Rp46 triliun, sehingga total kas negara yang kosong mencapai 7,2 miliar dolar AS.
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Dengan kenaikan harga BBM tersebut negara bisa menghemat anggaran 13-14 miliar dolar AS atau bisa lebih dari Rp150 triliun, yang bisa naik setiap tahunnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014