Oleh Evarianus Supar Timika (Antara) - Tokoh pemuda di Kabupaten Mimika, Papua menyambut positif keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 soal Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. "Tentu ini keputusan yang sangat berani diambil oleh Presiden SBY untuk menyelamatkan kehidupan demokrasi di Indonesia meskipun nantinya berpotensi untuk kembali dijegal oleh Koalisi Merah Putih di DPR," kata tokoh pemuda Mimika, Decky Mirino kepada Antara di Timika, Jumat. Decky mengatakan terbitnya UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali kota oleh DPRD atas kehendak mayoritas fraksi di DPR RI (Koalisi Merah Putih) membunuh iklim demokrasi di Indonesia yang sudah mulai bertumbuh. "UU Pilkada oleh DPRD itu merupakan kemunduran demokrasi karena untuk menentukan pemimpin di daerah hanya oleh kelompok kepentinga elit parpol, bukan oleh kehendak rakyat sendiri. Kami menilai Koalisi Merah Putih hanya berjuang untuk meraih ambisi kelompok mereka semata dan mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih luas. Demokrasi yang mereka kumandangkan hanya omong-kosong," kritik Decky Mirino. Menurut dia, lahirnya UU Nomor 22 tahun 2014 yang telah dicabut oleh Presiden SBY dengan menerbitkan Perppu Pilkada langsung hanya lantaran terdorong oleh balas dendam dan sentimen-sentimen politik terkait hasil Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menilai, rakyat di semua daerah di Indonesia sudah tentu belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada selama 10 tahun dan terus berupaya memperbaiki segala kelemahan yang terjadi. "Mengapa terjadi demo, bahkan saling membantai dalam proses Pilkada di sejumlah daerah terutama di Papua, itu karena keran demokrasi langsung baru dibuka oleh pemerintah setelah sekian lama rakyat terkungkung dalam rezim otoriter Orde Baru. Di saat rakyat mulai belajar dan berproses untuk dapat menyelenggarakan Pilkada langsung dengan semakin lebih baik, justru malah kita mau kembali ke masa Orde Baru. Ini sangat aneh dan bukan merupakan pembelajaran demokrasi yang benar," tutur Decky Mirino. Ia mengingatkan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih agar tidak terus mengganggu sistem demokrasi yang sudah diletakan secara benar di Indonesia untuk kepentingan ambisi kekuasaan mereka. "Kalau mereka ganggu terus sistem yang sudah tertata selama ini, apalagi sampai mengamandemen UUD 1945 terutama dalam hal pemilihan presiden maka negara ini bisa hancur berkeping-keping. Suhu politik yang tidak menentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kalau ekonomi morat-marit maka rakyat Indonesia yang akan melarat," ujar Decky Mirino. Sebagaimana diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani dua Perppu tentang Pilkada langsung¿ atas UU Pilkada yang disahkan DPR. Presiden SBY berdalih bahwa keputusannya untuk menerbitkan dua Perppu tersebut adalah bentuk konsistensi dan keberpihakannya kepada rakyat. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014