Tulungagung (Antara Jatim) - Pedagang kaki lima Stasiun Tulungagung, Jawa Timur, hingga kini belum menerima bantuan tenda darurat sarana relokasi sementara mereka berjualan sebagai imbas pelaksanaan program revitalisasi asset lahan PT KAI di sekitar stasiun setempat. "Sesuai kesepakatan dan janji mereka (PT KAI), pedagang di sini baru akan pindah ke lokasi penampungan sementara apabila sudah tersedia tenda darurat," kata Sukar, salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan di kompleks pusat jajanan dan makanan "kaki lima" di Stasiun Tulungagung, Senin. Ia mengatakan, komitmen penyediaan tenda sementara dijanjikan sendiri oleh pihak PT KAI saat melakukan sosialisasi ke para pedagang pada 10 September. Pernyataan serupa disampaikan beberapa pedagang lain yang berjualan di lokasi yang sama. Kusno, penjaja es degan dan aneka minuman mengatakan, para pedagang yang berjualan di atas aset lahan PT KAI yang akan direvitalisasi sepakat untuk bertahan sampai janji penyediaan tenda darurat disediakan pihak pengelola stasiun atau PT KAI. "Kalau kami pindah sekarang dan tidak ada tempat penampungan sementara, pedagang tentu sangat merugi karena itu artinya kami tidak bisa berjualan," ujarnya. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop VII Madiun berencana menggusur 20 kios pedagang kaki lima dan tujuh hunian ilegal yang berdiri di atas aset lahan perusahaan negara tersebut di sekitar Stasiun Tulungagung. Kepala Stasiun Tulungagung, Radne Anyarso Tulad mengatakan, penggusuran sejumlah PKL dan hunian liar tersebut bertujuan untuk penataan serta pengembangan tata ruang oleh Daop VII Madiun. Sesuai rencana yang telah dijadwalkan, eksekusi penataan lahan bakal dilakukan akhir September (Selasa, 30/9), dengan terlebih dulu membersihkan bangunan yang selama ini menjadi lokasi berjualan 20 PKL aneka makanan dan minuman. Namun kebijakan revitalisasi itu tidak dilakukan serta-merta. Menurut penjelasan Radne, selain melakukan sosialisasi pihaknya juga menjanjikan pemberian uang tali asih kepada setiap pedagang maupun pemilik rumah yang terkena kebijakan revitalisasi. "Untuk rumah kami beri santunan sebesar Rp5 juta per KK, sedangkan untuk pedagang mendapat uang relokasi sebesar Rp3 juta per orang. Kami juga menyediakan tenda darurat untuk digunakan para pedagang berjualan sementara," janjinya saat itu. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014