Oleh Ahmad Wijaya Jakarta (Antara) - Wakil Presiden Boediono mengatakan kejelasan batas wilayah menjadi suatu potensi yang dapat mendorong pertumbuhan suatu daerah karena dengan kepastian usaha maka kegiatan akan menjadi jelas. "Ada ketidakjelasan dan ketidakcocokkan dengan apa yang ditulis di kertas dengan apa yang ada di lapangan. Tentu harus ada solusinya," kata Boediono saat membuka Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan dan Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Jakarta, Senin. Hadir antara lain Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Koentoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. Acara ini dihadiri pula oleh pejabat eselon I dari kementerian/lembaga serta para gubernur, wali kota dan bupati dari seluruh Indonesia. Menurut Wapres, percepatan penetapan batas wilayah administratif merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi, mengingat tanpa penetapan batas yang definitif maka banyak masalah konflik atas hutan dan lahan tak bisa diselesaikan. Apalagi, kata Boediono, bila peta yang menjadi rujukan tidak sesuai dengan kaidah kartografi maka koordinatnya pun tidak jelas, sehingga memperburuk kondisi tata kelola hutan dan lahan. Wapres mengatakan untuk masalah yang muncul dalam bidang pengelolaan anggaran tidak hanya pada penyerapan anggaran saja, tetapi dari awal perencanaan hingga pengendalian dan pengawasan. Akibatnya, kata Boediono, Presiden membentuk Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang terdiri dari kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan wakil Menteri Keuangan untuk memperbaiki tata kelola keuangan tersebut bersama.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2014