Surabaya (Antara Jatim) - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memberikan sejumlah masukan dan kriteria terhadap calon pemimpin Indonesia di masa mendatang, khususnya pada Pemilihan Presiden tahun depan. Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Parlindungan Simarmata di Surabaya, Senin menyatakan pemimpin hasil pemilihan presiden mendatang haruslah memiliki rasa nasionalisme karena sangat penting menghadapi tantangan ekonomi global ke depan. "Pesta demokrasi tahun depan jangan hanya kegiatan prosedural, tapi harus substansial. Artinya, Pemilu dan Pilpres nanti harus menghasilkan pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat dan berjiwa negarawan," ujarnya di sela Kongres Nasional XXVIII dan Majelis Permusyawaratan Anggota XXVII PMKRI Sanctus Thomas Aquinas di Gedung Negara Grahadi. Menurut dia, tantangan bangsa ke depan semakin luar biasa dengan adanya pasar bebas, sehingga presiden mendatang harus bisa memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum-forum internasional. Di samping itu, pihaknya juga menilai bahwa partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam pemilihan kepemimpinan nasional sebagai salah satu momentum penting dalam upaya penyadaran politik masyarakat. Sedangkan, ketika disinggung tentang tokoh yang layak menjabat penguasa Tanah Air ke depan, ia menyebut ada beberapa nama yang mendekati kriteria. Di antaranya Gubernur Jatim Soekarwo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. "Tapi soal figur, kami netral. Tentang nama-nama tokoh di atas, mereka cukup dekat dan punya keberpihakan dengan rakyat serta tidak memiliki jurang pemisah dengan masyarakat," katanya. Menanggapi namanya disebut, Soekarwo menjawab diplomatis. Ia menjelaskan, kultur demokrasi ini seharusnya sesuai jati diri bersama dan tidak menonjolkan diri. "Sistem politik organisasi mengatur struktur dan piahk paling atas yang menentukan siapa yang maju. Tidak mungkin saya datang ke ketua umum lalu bilang ada yang mencalonkan," kata gubernur yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut. Sampai saat ini, lanjut gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Demokrat belum membahas hal tersebut dengan dirinya. Sementara itu, di sisi lain, Soekarwo mengingatkan kepada peserta kongres untuk memahami dan menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam berfikir serta bersikap. Ia mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila terimplementasi saat pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat. "Pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak belum tentu menjamin suatu keputusan tersebut bisa diterima dan demokratis, sehingga cara yang ideal dalam mengambil keputusan yakni melalui musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013