Buka Kongres PMKRI, Presiden Jokowi kembali singgung besarnya subsidi BBM

Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani dan para pemimpin redaksi media massa menikmati air kelapa muda di Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setelah meninjau infrastruktur penyedia air baku di ibu kota baru tersebut, Rabu (22/6). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

sampai kapan kita tahan, APBN kita, fiskal kita, kuat menahan ini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, kembali menyinggung tentang besarnya subsidi yang diberikan negara terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.

"Kita harus menyubsidi ke sana (harga BBM), dari Rp152 triliun melompat kepada Rp502 triliun. Ini besar sekali," ujar Presiden saat menghadiri pembukaan Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu.

Di hadapan peserta Kongres PMKRI, Presiden Jokowi menjelaskan saat ini dunia tidak berada pada posisi normal karena penuh dengan ketidakpastian, sulit dikalkulasi dan diprediksi.

"Kita belum sembuh dari COVID. COVID-19 masih ada sekarang ini. Dua minggu yang lalu kita masih berada di angka 200-300 kasus harian, dalam 5 hari belakangan ini sudah naik lagi ke 1.200," tutur Presiden.

Pada saat pemulihan belum selesai, terjadi perang Ukraina dengan Rusia yang semakin memicu kenaikan harga pangan dan energi di semua negara.

"Inflasi di semua negara naik semuanya. Hati-hati mengenai ini. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ada yang bertanya kepada saya, 'Pak di sini bensin Pertalite nggak naik masih 7.650, solar masih harganya harga lama, elpiji juga masih harganya harga lama?' Hati-hati itu bukan harga keekonomian, bukan harga yang seharusnya, itu adalah harga yang sudah disubsidi," ujar Presiden.

Presiden kembali memberikan perbandingan harga BBM di Indonesia dengan di negara lain. Di Singapura dan Jerman, harga BBM dalam rupiah sudah mencapai Rp31.000 per liter, di Thailand Rp20.000 per liter dan di Amerika Rp17.000 per liter.

"Kita masih Rp7.650 (Pertalite). Dari mana harga ketemu ini? ya tadi disubsidi. Tapi, sampai kapan kita tahan, APBN kita, fiskal kita, kuat menahan ini?" kata Presiden.

Presiden menyampaikan yang dapat dilakukan saat ini adalah pemerintah bekerja keras menggeser anggaran-anggaran yang ada.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya akan terus memberikan subsidi untuk harga bahan bakar minyak, gas, dan listrik meskipun beban fiskal pemerintah cukup berat.

“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM Pertalite dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Untuk memperlonggar kondisi fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga, serta BUMN untuk menerapkan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya.

“Agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” imbuhnya.

Presiden menegaskan kebijakan saat ini adalah untuk memprioritaskan agar harga barang, baik barang energi dan pangan, terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Ia juga memerintahkan jajarannya menggenjot produksi barang dalam negeri agar mampu meminimalisasi impor sehingga dapat turut menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga di pasar.