Surabaya (Antara Jatim) - Presidium Majelis Alumni Ikatan Pelajar NU (IPNU) Jawa Timur siap mendukung Mendikbud Mohammad Nuh terkait kebijakan Ujian Nasional (UN) yang tahun ini mengalami kisruh dalam pelaksanaan untuk UN tingkat SMA dan sederajat. "Kami siap di belakang untuk mendukung Pak Nuh, karena Majelis Alumni IPNU memang bersifat 'supporting system' untuk membenahi dunia pendidikan," kata Ketua Presidium Wilayah Majelis Alumni IPNU Jatim H Muzammil Syafii di Surabaya, Minggu. Hal itu diungkapkan dalam Silaturrahmi Presidium Wilayah Majelis Alumni IPNU Jatim yang dibuka Mendikbud serta dihadiri Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr H Hilmy Muhammadiyah, Ketua PBNU Prof Kacung Maridjan MA, dan Wakil Ketua PWNU Jatim dr HM Thohir. Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IPNU Jatim M Fadlli menilai Mendikbud tidak bersalah dalam kisruh UN 2013 itu. "Kami juga mendukung, tapi bukan karena kedekatan kami dengan Pak Nuh, melainkan, karena beliau memang tidak bersalah," katanya. Menurut dia, kekacauan UN 2013 itu murni kesalahan pihak percetakan yang tidak mengukur antara beban yang diterima dan kemampuan yang dimiliki. "Karena itu, kami juga mendesak Pak Nuh agar tim investigasi yang dibentuk segera membuka tabir yang sebenarnya terjadi," katanya. Ia menegaskan bahwa anggota IPNU yang juga pelajar sangat dirugikan dengan kekacauan yang terjadi dalam UN 2013 di tingkat SMA itu. "Karena itu, kami mengharapkan hasil investigasi yang akan diumumkan pada minggu depan itu akan menjelaskan masalah sebenarnya," katanya. Menanggapi dukungan Majelis Alumni IPNU Jatim dan PW IPNU Jatim itu, Mendikbud meminta IPNU dan alumninya berperan menjadi pihak yang mendorong kemajuan dunia pendidikan, sehingga kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan dapat diatasi. "Ibarat penyakit yang perlu vaksin, maka penyakit sosial seperti kemiskinan dan ketidaktahuan itu juga perlu vaksin sosial dan vaksin sosial itu pendidikan, karena itu dukungan Majelis Alumni IPNU itu tepat dalam konteks untuk tujuan mengatasi penyakit sosial itu," katanya. Terkait dorongan mundur untuk dirinya, Mendikbud menilai permintaan dirinya untuk mundur terkait kisruh pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 itu tergantung kepada Presiden, karena dirinya merupakan pembantu presiden yang diangkat olehnya. "Kalau mundur itu, lho saya yang ngangkat itu presiden, bukan orang lain. Kalau gagal ya tergantung yang menilai, seperti mahasiswa itu 'kan terserah dosen yang menilainya. Saya katakan, kisruh UN 2013 itu tidak bersifat 'by design' (direncanakan), tapi murni kecelakaan," katanya. Tiga tahun lalu, kata mantan Rektor ITS Surabaya itu, pelaksanaan UN juga dilakukan di daerah, tapi karena ada masalah, lalu ditarik ke pusat. "Karena itu, kalau sekarang ada masalah ya dikaji kembali, tapi bukan berarti 'by design'," katanya. Dalam kesempatan itu, Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr H Hilmy Muhammadiyah membantah bahwa Majelis Alumni IPNU dibentuk untuk tujuan politis. "Tujuan kita ada tiga yakni pemetaan kader, bantuan membuka akses untuk tujuan eksternal, dan supporting system untuk tujuan internal," katanya. "Tiga tujuan itu bisa macam-macam implementasinya, termasuk politik, tapi Majelis Alumni IPNU bukan semata-mata untuk kepentingan politis. Buktinya, Majelis Alumni IPNU hingga kini telah membuka akses bagi 132 kader IPNU untuk menempuh studi doktor dan 24 kader IPNU mengembangkan pesantren," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2013