Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur Asep Heri berkomitmen mewujudkan transformasi digital dan membawa seluruh kantor pertanahan di Jawa Timur menjadi lebih transparan.
"Kami menargetkan bahwa pada 2026, seluruh wilayah Jawa Timur sudah menerapkan layanan integritas," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jumat.
Komitmen tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada Kamis (12/2).
Kunjungan itu bertujuan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi layanan pertanahan elektronik oleh Kementerian ATR/BPN.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantah Jember itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi.
Kehadiran legislator pusat itu juga disambut oleh jajaran kepala kantor pertanahan dari wilayah sekitar, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso.
"Inovasi itu nantinya akan memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan masyarakat akan langsung diberi stempel tanggal selesai. Itu adalah bentuk kepastian layanan, sehingga masyarakat tahu persis kapan urusan mereka tuntas," kata Asep.
Menanggapi komitmen tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf memberikan apresiasi positif.
Menurutnya, langkah BPN Jawa Timur dalam mengantisipasi harapan publik terhadap layanan yang cepat dan pasti adalah hal yang krusial.
"Apa yang menjadi harapan publik itu harus diantisipasi. Kami sangat setuju dengan komitmen Pak Kanwil," katanya.
Ia berharap janji itu benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Kunjungan kerja itu menegaskan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal transformasi digital di sektor pertanahan, demi mewujudkan pelayanan publik yang modern dan akuntabel.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026