Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) setempat untuk segera mencari solusi pengoperasian sumur bor yang hingga saat ini terkendala belum adanya aliran listrik.
Ketua Komisi II DPRD Situbondo Jainur Ridho menyebutkan dari 17 titik proyek sumur bor pada tahun anggaran 2025, sembilan titik di antaranya belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Semestinya Desember 2025 sudah beroperasi, karena petani sudah mulai menanam, tapi yang beroperasi hanya delapan titik, oleh karena itu kami minta Dispertangan segera mencari solusinya," ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Dispertangan di ruang Komisi II DPRD Situbondo, Jawa Timur, Senin.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Ratna Koba Susanti mengungkapkan 17 proyek sumur bor tahun anggaran 2025 itu diperuntukkan untuk mengaliri area persawahan produktif.
"Jadi, sumur bornya sudah siap dioperasikan, namun karena belum ada aliran listrik belum bisa dimanfaatkan oleh petani," katanya.
Menurut Ratna Koba, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk aliran listrik ke sembilan titik sumur bor pertanian tersebut, namun sejauh ini belum ada respons.
"Kami akan kembali melakukan konfirmasi ke pihak PLN terkait dengan kejelasan waktu pemasangan atau aliran listrik ke sembilan titik proyek sumur bor," katanya.
Data diperoleh ANTARA, sembilan sumur bor yang belum bisa beroperasi di antaranya di Desa Sumber Pinang dan Desa Selomukti di Kecamatan Mlandingan, Desa Kandang di Kecamatan Kapongan, dan Desa Kalibagor di Kecamatan Situbondo.
Kemudian di Desa Battal Kecamatan Panji, Desa/Kecamatan Arjasa, Desa Sumberejo di Kecamatan Banyuputih dan Desa Sumberkolak di Kecamatan Panarukan.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2026