Tolak Pengangkatan Perangkat Desa

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Aliansi LSM Kediri Raya melakukan unjuk rasa menolak pengangkatan perangkat desa di depan gedung Pemkab Kediri, Jawa Timur, Jumat (2/2). Mereka menilai proses seleksi untuk 143 posisi perangkat desa di daerah tersebut cacat hukum dan perlu adanya revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengangkatan Perangkat Desa. Antara Jatim/Prasetia Fauzani/zk/18

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Aliansi LSM Kediri Raya melakukan unjuk rasa menolak pengangkatan perangkat desa di depan gedung Pemkab Kediri, Jawa Timur, Jumat (2/2). Mereka menilai proses seleksi untuk 143 posisi perangkat desa di daerah tersebut cacat hukum dan perlu adanya revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengangkatan Perangkat Desa. Antara Jatim/Prasetia Fauzani/zk/18

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Aliansi LSM Kediri Raya melakukan unjuk rasa menolak pengangkatan perangkat desa di depan gedung Pemkab Kediri, Jawa Timur, Jumat (2/2). Mereka menilai proses seleksi untuk 143 posisi perangkat desa di daerah tersebut cacat hukum dan perlu adanya revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pengangkatan Perangkat Desa. Antara Jatim/Prasetia Fauzani/zk/18