Bamako (ANTARA/AFP) - Pemerintah sementara Mali hari Minggu menunda perundingan nasional tiga hari yang bertujuan merencanakan peralihan kembali ke demokrasi dan mengatasi krisis keamanan di wilayah utara yang diduduki kelompok garis keras.            "Hari-hari perundingan nasional ditunda menjadi 10, 11 dan 12 Desember," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan resmi.            Pertemuan nasional itu sebelumnya dijadwalkan dimulai pada Senin di Bamako.            Sejumlah partai politik telah berencana memboikot pertemuan tersebut, yang didukung oleh mitra-mitra asing Mali.            "Saya puas dengan penundaan itu," kata Moussa Diarra, seorang anggota salah satu koalisi politik utama Mali, Front bagi Demokrasi dan Republik (FDR).            "Sebelum konferensi itu, kami membutuhkan ketentuan-ketentuan jelas referensi untuk menghindari pembajakan politik atas even tersebut," tambahnya.            Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure. (*)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.