Temui Dirjen WTO, Airlangga tegaskan komitmen perdagangan multilateral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia pada sistem perdagangan multilateral saat melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela di Paris, Prancis.

“WTO memiliki peran penting dan tak tergantikan dalam mempromosikan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis pada peraturan," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

"Untuk itu, Indonesia berharap WTO dapat terus melanjutkan dukungannya pada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas perdagangannya agar mampu berpartisipasi dalam sistem perdagangan global yang lebih inklusif,” lanjut Airlangga.

Ia juga turut membahas beberapa perkembangan agenda nasional dalam diskusi WTO seperti isu pertanian, perikanan dan perdagangan dalam sistem elektronik.

Sebagaimana diketahui, WTO merupakan satu-satunya organisasi perdagangan internasional saat ini yang memiliki fungsi sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan internasional dan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Saat ini WTO memiliki 166 anggota di mana tiga perempatnya merupakan negara berkembang.

Keanggotaan Indonesia di WTO diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Selama keanggotaannya, Indonesia telah memperoleh manfaat besar dalam peningkatan perdagangan internasional, melalui pemanfaatan prinsip dan fasilitasi seperti National Treatment, Most Favoured Nations (MFN), Special and Differential Treatment (SDT), hingga program peningkatan kapasitas.

Selain melakukan pertemuan bilateral, Menko Airlangga juga akan kembali menemui Direktur Jenderal WTO dalam pertemuan informal menteri WTO di petang hari untuk membahas agenda reformasi WTO.

Adapun Airlangga bertolak ke Paris, Prancis, untuk menghadiri serangkaian pertemuan, terutama Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025.

Pada pertemuan itu, ia secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.