Strategi Indonesia soal tarif AS bakal redam gejolak dan buka peluang baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan strategi Indonesia dalam menyiasati kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) akan meredakan gejolak sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

“Saya sampaikan optimisme bahwa langkah-langkah yang telah disiapkan tidak hanya mampu meredam guncangan yang terjadi, tetapi juga membuka banyak kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam sesi wawancara di sela agenda IMF-World Bank Spring Meetings 2025, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Sabtu.

Dalam bernegosiasi soal tarif, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dialogis untuk memahami sudut pandang Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan opsi-opsi yang bisa memangkas defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya mengurangi hambatan perdagangan, baik terkait tarif maupun non-tarif. Langkah yang dilakukan di antaranya termasuk deregulasi dan reformasi administrasi.

Seiring dengan proses negosiasi bersama AS, Pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang diversifikasi negara tujuan ekspor.

“Oleh karenanya, diskusi dengan berbagai mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa terus dijalin dengan baik demi tujuan bersama, menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Sri Mulyani.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu AS Scott Bessent memperkirakan proses penyeimbangan defisit perdagangan AS terhadap negara-negara mitra akan memakan waktu antara dua hingga tiga tahun.

Pemerintah AS saat ini tengah mendorong kebijakan penyeimbangan kembali hubungan dagang dengan mitra-mitranya, salah satunya melalui tarif resiprokal.

Indonesia sendiri dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Sejak kebijakan tarif diberlakukan, Indonesia secara aktif merespons dengan berkomitmen melakukan serangkaian negosiasi dan diplomasi dagang ke AS.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan pelaku usaha AS karena bergerak cepat dan menyampaikan proposal kerja sama yang komprehensif.

Dalam proses perundingan, Indonesia menyodorkan lima poin manfaat utama dalam proposalnya, mulai dari ketahanan energi nasional, akses pasar ekspor, deregulasi usaha dan investasi, kerja sama rantai pasok industri strategis dan mineral kritis, hingga akses teknologi dan inovasi.

Kedua negara telah menyepakati pembahasan teknis yang lebih intensif dalam dua pekan ke depan untuk mencari solusi konkret dan saling menguntungkan.

Sebagai dasar hukum kerja sama, Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) juga telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economic Security.