Jember - Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman S.Sos MPA, mengatakan anggaran kesehatan masyarakat yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jember tahun 2012 sekitar 6 persen dari total belanja daerah kabupaten setempat. "Belanja publik di bidang kesehatan yang dialokasikan dalam APBD Jember tahun ini masih minim yakni sekitar 6 persen dari total belanja daerah sebesar Rp2,1 triliun," tuturnya dalam acara "Diskusi Jurnalis Mendukung Transparansi Anggaran yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember di aula Radio Prosalina Jember, Jawa Timur, Minggu. Menurut dia, belanja kesehatan publik tersebut dilihat dari anggaran belanja di Dinas Kesehatan, tiga rumah sakit daerah (RSD) dan Badan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki anggaran belanja untuk kesehatan masyarakat. "Saya hanya menghitung angka kasar saja bahwa Jember belum memperhatikan anggaran kesehatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, padahal idealnya anggaran kesehatan publik di APBD minimal 10 persen dari total belanja daerah," ucap pengajar manajemen keuangan daerah di FISIP Unej itu. Berdasarkan hasil penelitian Seknas FITRA di 17 kabupaten/kota pada tahun 2007 terungkap bahwa alokasi anggaran bidang kesehatan masih berkisar 3 -7 persen dari total APBD kabupaten/kota setempat. "Presentase akan semakin kecil bila dilakukan perhitungan anggaran kesehatan yang murni bersumber dari komitmen pemkab di APBD karena hampir semua daerah mengandalkan kontribusi dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk memperbesar anggaran kesehatan di daerah," paparnya. Asesor Seknas Fitra dalam Lokal Budget Indek dan Lokal Budget Analisis di Jember itu mengatakan bahwa Pemkab Jember tidak pernah mengalokasikan anggaran keselamatan ibu dan bayi baru lahir (KIBLA) dalam APBD Jember 2008-2011. "Kecenderungan di daerah tergantung pada DAK untuk anggaran kesehatan, padahal seharusnya pemerintah di kabupaten/kota memprioritaskan anggaran kesehatan untuk masyarakat," katanya. Selama ini, lanjut dia, pendapatan di tiga rumah sakit daerah (RSD) di Jember menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan dalam APBD 2012 dan pendapatan itu dari pasien yang berobat ke sana. "Sebagian besar pasien yang berobat di RSD adalah pasien menengah kebawah, sehingga masyarakat kurang mampu penyumbang pendapatan daerah terbesar di Jember," ujarnya menambahkan. Sementara Ketua AJI Jember, Ikaningtyas, menyayangkan minimnya anggaran kesehatan masyarakat yang dianggarkan pemerintah kabupaten/kota. "Meski anggaran kesehatan dalam APBD di daerah masih minim, namun anggaran itu masih berpotensi terjadi penyimpangan, sehingga masyarakat dan jurnalis harus melakukan kontrol yang ketat terhadap anggaran kesehatan itu," tuturnya.(*)


Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.