Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta agar program Makan Bergizi Gratis memberdayakan sekolah maupun pengusaha lokal dalam menyiapkan makanan untuk program tersebut.
"Berdayakan sekolah, komite sekolah, dan juga ekosistem pengusaha di sekitar sekolah. Berdayakan pelaku usaha kantin, UMKM itu yang nomor satu, harus diprioritaskan. Bukan dikelola oleh militer," kata Bhima Yudhistira dalam acara bertajuk "Rapor Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo - Gibran", di Jakarta, Kamis.
Kemudian pihaknya mendorong pangan lokal agar diprioritaskan dalam MBG.
Bhima Yudhistira juga menyampaikan pentingnya subsidi silang dalam MBG.
"Semua boleh dapat MBG tapi bagi sekolah yang elit dengan siswa yang mampu, maka orang tua harus membayar iuran untuk MBG sehingga dalam satu sekolah itu yang mampu tetap makan MBG dengan membayar, satu (anak) lagi yang tidak mampu, disubsidi oleh negara. Itu seperti yang terjadi di Jepang," katanya.
Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan sejak 6 Januari 2025 di sekolah-sekolah dan posyandu di 31 provinsi di Indonesia.
Ada sekitar 220 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 31 provinsi.
Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
