Bondowoso - Aksi ratusan simpatisan PDIP Kabupaten Bondowoso, Jatim, yang menolak kenaikan BBM, Selasa gagal menemui Bupati Amin Said Husni karena pada saat bersamaan para pejabat melakukan kunjungan kerja ke desa-desa. Karena itu massa PDIP yang didukung aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) hanya berorasi di depan kantor pemkab yang dijaga oleh personel polisi dan petugas satuan polisi pamong praja. Massa kemudian melanjutkan perjalanan menuju kantor DPRD ke arah timur Kota Bondowoso. Sepanjang perjalanan, massa yang menggunakan sepeda motor dan naik pikup bak terbuka itu berorasi menggunakan pengeras suara untuk menolak kenaikan BBM yang rencananya diberlakukan April mendatang. Berbeda dengan unjuk rasa sehari sebelumnya yang dilakukan oleh aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang dilarang masuk ke halaman DPRD. Massa PDIP justru diperbolehkan masuk ke halaman kantor dewan itu bersama mobilnya. Di halaman kantor dewan, mereka kembali berorasi dengan meminta para pimpinan dewan menemui mereka untuk mendukung penolakan kenaikan BBM. Sempat terjadi saling dorong antara polisi dengan massa. Saat itu massa berusaha masuk ke dalam kantor dewan karena para pimpinan DPRD tidak segera keluar menemui mereka. Beberapa saat kemudian, pimpinan dewan keluar, termasuk Ketua DPC PDIP Bondowoso Irwan Bachtiar yang juga wakil ketua DPRD. Ia didampingi wakil ketua DPRD lainnya Imam Thahir, sementara Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhofir tidak tampak. Imam Thahir yang berasal dari PPP kemudian didaulat untuk menyampaikan orasinya di hadapan massa PDIP pada demonstrasi yang dipantau Kapolres AKBP Bony Djianto itu. Merasa puas ditemui pimpinan dewan, massa PDIP kemudian membubarkan diri. Sebelumnya, saat berorasi di depan kantor DPC PDIP di Jalan A Yani Bondowoso, Irwan Bachtiar, mengemukakan bahwa rakyat akan terbebani jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, Karena itu partainya bertekad untuk menolak rencana tersebut. "Apalagi Bondowoso ini merupakan daerah termiskin di Jawa Timur. Kalau BBM dinaikkan, maka rakyat Bondowoso tentu akan semakin berat bebannya," katanya. Ia mengemukakan bahwa selain warga dan simpatisan PDIP, aksi menolak kebijakan pemerintah itu, menurut Irwan, didukung oleh sedikitnya 63 kepala desa se-kabupaten penghasil tapai tersebut. (*)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.