Jakarta - Fraksi PDIP DPR RI akan menolak dua opsi yang ditawarkan pemerintah terkait pengurangan besaran subsidi penjualan bahan bakar minyak karena pemberian subsidi sudah tepat sasaran dan tidak akan memberatkan APBN. Kepada pers di Jakarta, Rabu, Sekretaris FPDIP DPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian tim peneliti PDIP, sebagian besar subsidi BBM saat ini justru dinikmati oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah. "Dari hasil penelitian kami, BBM yang bersubsidi itu dikonsumsi oleh sebanyak 64 persen kendaraan bermotor dan mobil sebanyak 36 persen. Artinya bisa disebutkan bahwa subsidi itu dinikmati oleh lapisan masyarakat menengah ke bawah," ujarnya. Selanjutnya terkait pola kepemilikan atau pembelian kendaraan di Jabodetabek, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 51 persen kepemilikan melalui kredit, sejumlah 48 persen dengan model tunai dan 1 persen melalui hibah. Atas berbagai temuan itu, menurut FPDIP, subsidi yang selama ini dikucurkan sudah tepat sasaran sehingga menjadi keliru ketika fakta-fakta yang ada diputarbalikan demi mengejar ambisi menaikkan harga BBM yang justru akan memberatkan rakyat sendiri. Selain itu, menurut Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto, dalam kurun waktu 2005-2012 telah terjadi penurunan subsidi BBM hingga 53 persen dan pada saat bersamaan terjadi kenaikan belanja birokrasi sebesar 21 persen. Dari tahun ke tahun, ujarnya, subsidi BBM terus turun dan karenanya jika pemerintah mengatakan bahwa pemberian subsidi BBM telah menjebol APBN adalah informasi yang menyesatkan. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.