Surabaya - Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiky Syahnakrie menegaskan bahwa LSM asing di bawah Partai Demokrat AS telah mengintervensi amendemen UUD 1945. "National Democratic Institution (NDI) di bawah Partai Demokrat Amerika Serikat telah menggelontorkan 45 juta dolar AS untuk mengawal amandemen konstitusi Indonesia sejak 1999 hingga 2002," katanya di kampus Unair Surabaya, Rabu. Ia mengemukakan hal itu dalam "Roundtable Discussion" (RTD) bertajuk "Konsolidasi Ke-Indonesiaan" yang dihadiri KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) dari Pesantren Tebuireng, Jombang, Ketua PPAD Letjen TNI (Purn) Soerjadi, dan pemimpin "Gerakan Beli Indonesia" H Heppy Trenggono. Menurut mantan Wakasad itu, indikasi intervensi itu terlihat dari adanya muatan liberal dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amendemen yang sangat dominan. "Prof Dr Sofyan Efendi MPA (mantan Rektor UGM) mencatat 82,5 persen isi amendemen UUD 1945 mengandung muatan liberal," kata mantan Pangdam Udayana itu. Hal itu membuat 61 UU yang merupakan produk hukum turunan konstitusi itu menjadi sangat liberal. "Misalnya UU Investasi yang akhirnya dianulir oleh MK, karena UU itu memungkinkan investor asing untuk menguasai sumber daya alam selama 195 tahun dengan kepemilikan modal maksimal bisa sampai 95 persen," katanya. Oleh karena itu, katanya, PPAD bersama sejumlah komponen masyarakat merumuskan sembilan langkah sebagai solusi untuk membangkitkan kembali Indonesia dari penjajahan asing dalam bentuk modern itu. "Kami mendesak kaji ulang terhadap amendemen UUD 1945. Kami sudah mendatangi MPR untuk itu, namun mereka belum sepaham dengan kami, karena itu dilakukan 'perang persepsi' dengan mengadakan serangkaian RTD bersama tokoh masyarakat se-Indonesia," katanya. Selain itu, PPAD juga akan mengajak para tokoh masyarakat se-Indonesia untuk menemukan pemimpin yang berani melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan yang memanfaatkan jargon-jargon modern. "Sampai sekarang, kami belum menemukan pemimpin seperti itu, termasuk dari kalangan TNI sendiri juga belum ada. Yang jelas, kami tidak anti-asing, tapi kami melawan siapa pun yang anti-Indonesia. Mereka yang menyingkirkan Pancasila berarti anti-Indonesia," katanya. Senada dengan itu, pemimpin "Gerakan Beli Indonesia" H Heppy Trenggono menyatakan kondisi yang gawat saat ini menunjukkan pentingnya "Gerakan Beli Indonesia" untuk melakukan "Serangan Umum" pada 1 Maret 2012 pada tujuh kota secara serentak. "Beli Indonesia itu intinya ada tiga gerakan yakni beli produk Indonesia, bela bangsa Indonesia agar lebih bermartabat melalui Pancasila, dan Hidupkan semangat persaudaraan sesama bangsa Indonesia dimana pun berada," katanya. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi UI Prof Sri-Edi Swasono meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun mengatasi "kekacauan" dengan menempatkan diri sebagai Kepala Negara, bukan sekadar Presiden. "SBY jangan ragu menyelamatkan negara dari tindakan korupsi, penyelewengan aparat, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan konstitusi. Selesaikan masalah kenegaraan kita, jangan pikirkan parpol," katanya. Pandangan itu didukung Gus Sholah. "Tanpa tindakan yang tegas, masyarakat akan mengalami frustasi sosial. Kalau itu yang terjadi dan tidak segera diantisipasi, maka gejolak yang tidak kita inginkan akan merebak dimana-mana tanpa kendali," katanya. (*)


Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.