Fraksi Demokrat Pamekasan Tolak Sampaikan Pandangan Umum
Selasa, 6 Desember 2011 21:51 WIB
Pamekasan - Fraksi Partai Demokrat DPRD Pamekasan menolak menyampaikan pandangan umum para rapat peripurna pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012 yang digelar di ruang rapat DPRD setempat, Selasa.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Soehartono kepada pers mengatakan, langkah itu sengaja dilakukan fraksinya, karena berbagai usulan yang disampaikan dewan, tidak diperhatikan, bahkan kinerja pemkab terkesan kurang respon atas usulan-usulan yang selama disampaikan pihak legislatif.
"Fraksi Demokrat memandang tidak perlu lagi menyampaikan pandangan umum, jika pada akhirnya tidak ditindak lanjuti dengan pelaksanaan di lapangan," katanya.
Fraksi Partai Demokrat merupakan satu dari delapan fraksi di DPRD Pamekasan yang tidak menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna gabungan antara pihak eksekutif dan legislatif pada Selasa itu.
Menurut Soehartono, sebenarnya partai tidak menyampaikan pandangan umum, merupakan bentuk peringatan kepada pihak eksekutif agar dalam melakukan penataan sistem pemerintah dan pembangunan bisa lebih baik.
"Banyak saran atau masukan dari legislatif, baik dari Fraksi Demokrat sendiri maupun dari Fraksi-Fraksi lainnya pada awal tahun 2011 ini, tapi tidak diindahkan," ucapnya.
Ia mencontohkan tentang pembangunan jalan menuju lokasi wisata Api Tak Kunjung Padam, dan sejumlah akses jalan rusak di Pamekasan yang sampai saat ini belum diperbaiki.
Akses jalan menuju lokasi Api Tak Kunjung padam, kata dia, pada awal 2011 lalu hampir semua fraksi di DPRD Pamekasan minta diperbaiki, karena merupakan potensi daerah yang perlu diperbaiki.
"Ketika itu juga kami meminta agar pemkab segera menyelesaikan kepemilikan lahan di lokasi itu. Tapi faktanya sampai saat ini tidak diurus," ucap Soeharto.
Tidak hanya itu saja, banyak persoalan lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Pamekasan dan pembangunan untuk umum yang juga tidak diperhatikan, termasuk masalah transparansi pola kebijakan dalam pemerintahan.
"Jadi untuk apa lagi menyampaikan pandangan umum, kalau toh pada akhirnya hanya untuk formalitas belaka," katanya, menegaskan.
Sementara menanggi sikap Fraksi Demokrat itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyatakan, sikap yang dilakukan Fraksi Demokrat itu sebenarnya merupakan lecutan bagi dirinya untuk bekerja lebih baik pada 2012.
"Disamping itu, kan memang menjadi keharusan legislatif untuk mengingatkan kami di eksekutif. Saya kira itu wajar-wajar saja," kata Kholilurrahman.
Sementara tujuh fraksi lainnya yang menyampaikan pandangan umum rapat paripurna di DPRD Pamekasan umumnya mengkritik kinerja pemkab yang terkesan lambat dalam menyerap anggaran, bahkan ada beberapa program yang hingga kini belum terealisasi.
Persoalan yang paling menjadi perhatian hampir semua fraksi dalam rapat paripurnya itu, tentang buruknya layanan publik di Pamekasan, seperti pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan, serta maraknya praktik asusila di kalangan PNS guru di Pamekasan.(*)
