Surabaya - BP Migas mengakui realisasi "shut down" eksploitasi gas oleh Manajemen Santos terlambat karena perwujudannya menunggu mesin perbaikan fasilitas produksi bergerak. Kepala BP Migas Wilayah Jawa, Papua, dan Maluku, Hadi Prasetyo, mengurai, saat ini mesin "Mobile Offshore Production Unit/MOPU" tersebut dalam tahap pengiriman dari Singapura ke Sumenep. "Untuk memperbaiki 'MOPU' memang kami harus datangkan dengan kapal khusus sehingga proses perbaikannya menjadi tertunda tujuh hari," katanya, ditanya terkait "Shut Down" eksploitasi gas Santos, di Surabaya, Senin. Ia khawatir, jika "MOPU" tidak diperbaiki segera dan ketika ada kesalahan perhitungan dari tim inspeksi mesin eksploitasi maka bisa menimbulkan kecelakaan kerja yang berbahaya. "Apalagi, gas yang kami eksploitasi merupakan bahan yang mudah terbakar," katanya. Sementara itu, mengenai dampak "shut down" eksploitasi gas Santos terhadap kalangan industri, tambah dia, selama ini diprediksi mempengaruhi kinerja 322 pelaku industri dan 92 perusahaan komersial. "Pebisnis perhotelan, restoran, dan 11.892 rumah tangga ikut terancam tidak mendapat alokasi gas selama proses 'shutdown' berlangsung," katanya. Akan tetapi, urai dia, kondisi tersebut adalah tanggung jawab PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap seluruh pelanggannya. Apalagi, sampai sekarang kalangan industri selalu salah sasaran saat meminta kompensasi pemutusan pasokan gas kepada Santos. "Untuk itu, kami minta Santos tetap mengalirkan gas sebanyak 100-110 juta kaki kubik per hari misal dengan meningkatkan produksi gas sehari atau dua hari sebelumnya," katanya. Bahkan, lanjut dia, ketersediaan tersebut dapat disimpan dengan memadatkan gas yang ada di dalam pipa meskipun berisiko tinggi seperti terjadi ledakan pipa. Namun, hal itu bisa diatur sehingga ketika "shutdown" tetap ada aliran gas yang dapat dipakai kalangan industri. "Di sisi lain, Jatim belum punya 'receiving terminal' sebagai wadah menyimpan gas yang dapat digunakan menjadi stok," katanya.(*)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.