Disnak Pamekasan Harus Tanggung Jawab Penyimpangan Bantuan
Selasa, 4 Oktober 2011 21:23 WIB
Pamekasan - Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, meminta Dinas Peternakan setempat bertanggung jawab atas terjadinya dugaan penyimpangan bantuan sapi di wilayah itu.
"Dinas Peternakan jangan cuci tangan terkait persoalan ini, karena rekomendasi tentang siapa yang berhak menerima bantuan dan kelompok masyarakat penyalur bantuan dari Dinas Peternakan," kata juru bicara Komisi D DPRD Pamekasan Iskandar, Selasa.
Iskandar mengemukakan hal ini menanggapi pernyataan Kepala Dinas Peternakan Kadarwati yang menyatakan, institusinya tidak mau bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan bantuan sapi di wilayah itu.
Kadarwati beralasan, hal itu dilakukan karena program bantuan ternak sapi dari Pemprov Jatim, bukan dari Dinas Peternakan Pamekasan. Sehingga semua bentuk kegiatan dan berbagai hal yang terjadi di lapangan, bukan merupakan tanggung jawab Dinas Peternakan Pamekasan.
Namun, Iskandar menduga, cara seperti itu tidak benar karena selama ini, setiap rencana program bantuan yang akan disampaikan oleh institusi yang lebih tinggi selalu melakukan koordinasi dengan institusi di bawahnya.
"Setahu saya, kelompok penyalur bantuan ternak sapi yang kini diduga bermasalah itu, koordinasinya dengan Dinas Peternakan. Makanya, Dinas Peternakan harus bertanggung jawab juga terkait persoalan ini," kata Iskandar menjelaskan.
Bantuan sapi yang disampaikan Pemprov Jatim kepada para peternak sapi di Kabupaten Pamekasan pada 2010 dan diketahui menyimpang karena banyak didistribusikan kepada kelompok usaha ternak fiktif ini sebanyak 250 ekor.
Bentuk penyimpangan lainnya terjadi penggelembungan harga beli, dari yang sepertinya Rp1,5 juta menjadi Rp4 juta per satu ekor sapi.
"Secara pribadi maupun secara kelembagaan saya prihatin bantuan untuk rakyat miskin di Pamekasan ini diselewengkan," ucap Iskandar.
Oleh karena itu, kata Iskandar, pihaknya mendukung gerakan yang dilakukan mahasiswa yang mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan bantuan sapi tersebut.
Selain merugikan masyarakat, menurut dia penyimpangan bantuan sapi yang dilakukan oknum masyarakat dan oknum petugas itu juga sama dengan berupaya menggagalkan program pemerintah menjadi Pulau Madura sebagai pusat ternak sapi.
Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan pihaknya berencana akan melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan kelompok mesyarakat yang ditunjuk pemerintah menyalurkan bantuan sapi tersebut.
"Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta pertanggung jawaban tentang hal ini," kata Hosnan Achmadi. (*)