PBB (ANTARA/AFP) - Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Jumat menyerahkan permohonan bersejarah kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk meminta badan dunia itu mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh, kata sejumlah pejabat PBB. Abbas menyerahkan permohonan itu dalam sebuah berkas yang berhiaskan lambang elang Palestina di depan ruang pertemuan lantai ketiga Ban. Sekretaris jenderal PBB itu segera membuka berkas tersebut untuk memeriksanya. Peserta sidang Majelis Umum PBB memberikan sambutan riuh ketika Abbas mengacungkan salinan permohonan itu. Abbas mengatakan, ia mengajukan "permohonan untuk pengakuan Palestina sesuai dengan perbatasan 4 Juni 1967", dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Israel segera bereaksi dengan mengatakan, negara Yahudi tersebut menyesalkan upaya Palestina itu. "Kami menyesalkan langkah itu," kata Gidi Shmerling, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kepada AFP. "Kami yakin satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah melalui negosiasi dan tidak dengan langkah-langkah sepihak," katanya. Abbas mengupayakan pengakuan atas negara Palestina sesuai dengan batas-batas yang ada sebelum Perang Enam Hari 1967 yang mencakup Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel mengatakan, batas-batas itu tidak berlaku lagi dan perbatasan negara Palestina mendatang harus ditetapkan melalui negosiasi bilateral. Washington mengancam memveto upaya keanggotaan Palestina itu di Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan, hal itu akan merusak prospek perundingan perdamaian dan negara Palestina hanya bisa dibentuk melalui perundingan dengan Israel. Utusan-utusan dari AS, Uni Eropa dan dua anggota lain Kwartet Timur Tengah (PBB dan Rusia) telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Palestina dan Israel untuk berusaha membawa mereka kembali ke perundingan perdamaian langsung yang dimulai setahun lalu. Sejumlah negara yang telah mengungkapkan dukungannya bagi upaya Palestina itu antara lain Lebanon dan Brasil. "Penting untuk menggarisbawahi upaya sah Palestina yang bertujuan memperoleh pengakuan atas negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB," kata Presiden Lebanon Michel Sleiman kepada Majelis Umum PBB pada Rabu. Lebanon, tetangga utara Israel, adalah anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan saat ini menjadi ketua DK PBB. President Dilma Rousseff dari Brasil, yang juga anggota tidak tetap DK PBB, sebelumnya menyerukan keterwakilan penuh negara Palestina di PBB. Sikap Lebanon dan Brasil itu bertentangan dengan upaya AS untuk mencegah Palestina memperoleh sembilan dari 15 suara DK PBB yang diperlukan untuk meloloskan permohonan mereka menjadi anggota penuh yang diajukan Jumat.


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.