Jakarta (ANTARA) -
"Satelit internet pertama milik Indonesia ini untuk pemerataan akses internet, terutama untuk pendidikan, kesehatan, layanan publik, masyarakat, hingga TNI/POLRI," kata Mahfud MD dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin.
Mahfud mengatakan, SATRIA-1 akan menjangkau seluruh wilayah Tanah Air, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia juga menegaskan bahwa proyek peluncuran SATRIA-1 tidak terdampak oleh kasus korupsi BTS 4G yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Tidak ada hubungannya dengan kasus BTS karena ini merupakan proyek tersendiri untuk memberikan pelayanan publik," ujarnya.
Seperti diketahui, SATRIA-1 telah sukses meluncur ke angkasa pada pukul 18.21 waktu setempat dari Cape Canaveral Space Lauch Complex 40 (SLC 40), Florida, Amerika Serikat.
Baca juga: SATRIA-1 sukses meluncur ke angkasa
Setelah berhasil meluncur, nantinya satelit tersebut akan mengisi orbit di 146 Bujur Timur (BT).
Setelah berada di 146 derajat Bujur Timur (BT), PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) bersama Thales Alenia Space (TAS) akan melakukan In-Orbit Testing untuk memastikan perangkat Satelit SATRIA berfungsi dengan normal pascapeluncuran. Tahap ini diperkirakan memakan waktu tiga minggu.
Tahapan selanjutnya, PSN menjalankan In-Orbit Acceptance Review (IOAR). Peninjauan IOAR akan dilaksanakan pada pekan pertama Desember 2023.
Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kapasitas internet SATRIA-1 secara bertahap mulai Januari 2024.
Berdasarkan studi terbaru BAKTI Kemenkominfo pada 2023, SATRIA-1 dengan kapasitas 150 Gbps akan menghadirkan layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik.
Kecepatan internet di setiap titik layanan publik itu diproyeksikan mencapai 4 Mbps, kecepatan tersebut naik dari perhitungan awal di 2018 saat proyek SATRIA-1 dirintis yang mengusung kecepatan 1 Mbps untuk setiap titiknya.
