Ubaya bahas keberlanjutan media hadapi tantangan digitalisasi pers

Surabaya (ANTARA) - Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Debate and Mootcourt Society Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) mengadakan Lawference dengan tujuan memberikan wawasan terkait sustainability atau keberlanjutan media menghadapi tantangan digitalisasi pers.

Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, mengatakan webinar bertajuk "Siap Sedia Indonesia Menghadapi Digitalisasi Pers: Kesiapan Indonesia Menuju Media Sustainability" ini bertujuan memberikan wawasan terkait langkah inovatif dalam menghadapi tantangan zaman modern terutama dalam bidang pers.

Menurut Yoan, pergaulan global dan perkembangan digitalisasi membuat pemberitaan seolah tanpa batas.

"Oleh karena itu, sudah saatnya dibangun pola relasi antara media massa, publisher, dan platform digital untuk menjaga konsistensi ekosistem media di Indonesia," ujarnya.

Ia berharap, diskusi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pers pada generasi muda Indonesia.

Materi pertama dibawakan oleh Kepala Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Ubaya, Dr. Sonya Claudia Siwu. Ia menjelaskan topik "Media Sustainability untuk Keberlanjutan Pers yang Berkualitas Ditinjau dari Perspektif Hukum".

Sonya mengungkapkan bahwa istilah media sustainability sedang menghangat seiring dengan perkembangan era digitalisasi, terutama pada masa pandemi.

"Media sustainability merupakan sebuah konsep yang menginginkan suatu kolaborasi untuk menjaga keberlanjutan pers melalui koeksistensi media di Indonesia," ujar Dosen Fakultas Hukum Ubaya itu.

Ia menambahkan, konsep ini digagas oleh komunitas media dan dewan pers Indonesia untuk menghendaki adanya pola relasi antara media massa, publisher, dan platform digital.

Menurutnya, regulasi terkait keberlanjutan dapat menjadi salah satu peran negara dalam menghadapi tantangan keberadaan platform digital.

"Regulasi adalah suatu upaya pemerintah untuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Jadi tidak hanya penanggulangan, tetapi juga pencegahan," kata Sonya.

Ia memaparkan bahwa regulasi yang bisa dijadikan alternatif untuk keberlanjutan media adalah Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), dan Undang-Undang.

Diskusi kemudian dilanjutkan oleh anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro yang membahas topik “Kesiapan Indonesia Menuju Media Sustainability”.

Sapto mengatakan sebagian besar media di Indonesia masih lemah manajerial.

"Untuk itu, dewan pers melakukan pengajaran dengan membuat workshop. Materinya mulai dari executive summary, bagaimana cara memasarkan produk, hingga keuangan dan strateginya," ujar Sapto.

Ia menambahkan, langkah nyata dewan pers adalah mengusulkan media sustainability untuk diterbitkan Presiden RI melalui Perpres.