Prancis Minat Investasi Geothermal Dua Miliar Dolar
Jumat, 1 Juli 2011 17:58 WIB
Jakarta - Prancis berminat untuk melakukan investasi pada energi panas bumi atau geothermal senilai dua miliar dolar AS, sebagai bagian dari rencana pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, seusai menerima delegasi pengusaha Prancis yang dipimpin Menteri Perdagangan Luar Negeri Pierre Lellouche dan Menteri Transportasi Thierry Mariani serta Presiden Kamar Dagang dan Industri (IFCCI) Alain-Pierre Mignon di Jakarta, Jumat.
"Mereka sangat mendorong untuk masuk ke geothermal. Itu harus kita dorong disamping banyak hal lain yang komitmen untuk investasi di perdagangan dan sebagainya," ujar Hatta.
Ia menjelaskan, Prancis juga berminat untuk melakukan investasi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat potensial dalam beberapa dekade kedepan.
Prancis juga ingin melakukan pembangunan rel kereta api serta investasi lain hingga 10 miliar dolar AS pada empat lima tahun mendatang.
"Begitu banyak delegasi mereka yang dibawa untuk kembangkan investasi di Indonesia tidak hanya meneruskan (investasi) yang sudah ada tapi juga investasi yang lain. Selain yang bersifat 'government to government', yang juga menjadi perhatian dari Indonesia dan Prancis untuk dikembangkan (investasi) dalam hal yang bersifat 'high tech'," papar Hatta.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menambahkan, Prancis akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum mengembangkan energi panas bumi di Indonesia.
"Mereka sudah memberi lampu hijau, mudah-mudahan dalam tahun ini. Saya mungkin harus ke Prancis dalam waktu dekat untuk membicarakan lebih lanjut. Mereka ingin melakukan studi kelayakan dulu, dan yang potensial geothermal di Sumatera, Jawa dan Bali," ujarnya.
Gita menambahkan, para pengusaha Prancis dalam pertemuan tersebut, juga menginginkan adanya fasilitas insentif tertentu yang akan diberikan pemerintah Indonesia.
"Kita harus 'follow up', ini kan energi terbaharukan, mereka tanya apa fasilitas yang diberikan pemerintah. Kita belum bisa ngomong macam-macam, mereka minta jaminan, tapi kalau dua miliar dolar masa tidak diprioritaskan," ucap Gita.