Khofifah beri penghargaan Bupati Lumajang raih WTP berturut-turut

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq atas capaian meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Lumajang sebanyak empat kali berturut-turut.

Penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang berhasil mempertahankan WTP secara berturut-turut itu diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah di Hall Hotel Bumi Surabaya, Senin.

"Alhamdulillah kami tetap mempertahankan predikat WTP di tahun keempat. Hal itu tentu harus ditingkatkan dari tahun ke tahun supaya penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih baik lagi," kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam rilis yang diterima di Lumajang, Senin malam.

Ia menjelaskan penghargaan pemerintah pusat itu bagian dari apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Opini WTP.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan kewajiban bagi pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk pemerintah tidak mendapatkan Opini WTP," tuturnya.

Bupati yang biasa dipanggil Cak Thoriq menjelaskan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh kinerja pemerintahannya dengan hasil yang baik dan WTP itu adalah hasil atas kinerja yang sudah sesuai dengan standar.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Lumajang yang sudah berupaya menyajikan LKPD dengan baik dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang sesuai," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Opini WTP kepada 37 kabupaten/kota dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan berbagai kategori.

Khofifah menyerahkan penghargaan Opini WTP kepada lima pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut yakni Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo dan Kota Surabaya.

Tak hanya itu, penghargaan juga diserahkan kepada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP lima tahun berturut-turut serta empat pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan WTP di bawah lima tahun berturut.