Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk menguasai data-data komoditas yang menjadi penyumbang inflasi agar inflasi secara nasional tetap terjaga.
“Data detail diharapkan kabupaten/kota menguasai semua sehingga tentu ada faktor pengendalian yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan,” katanya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.
Menko Airlangga menuturkan inflasi Indonesia saat ini 4,69 persen, namun inflasi tersebut masih terjaga karena transmisi inflasi impor belum masuk akibat subsidi. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus siaga untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi.
“Beberapa komoditas yaitu bawang, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging dan khusus yang di administered price adalah tarif angkutan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, sebanyak 27 provinsi berada di atas inflasi nasional (yoy) pada Agustus 2022, tertinggi Jambi yang diikuti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Tengah. Sedangkan ini adalah provinsi yang berada di bawah nasional adalah Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Papua Barat.
Seluruh daerah dengan inflasi yang masuk ke kelompok tertinggi dan terendah, lanjut Airlangga, telah diundang ke Istana oleh Presiden Jokowo untuk diingatkan dan diminta data lengkap mengenai komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di masing-masing daerah. Mayoritas komoditas yang memberikan andil tertinggi terhadap andil inflasi (mtm) adalah bahan bakar rumah tangga, beras dan aneka ikan.
“Ini yang diminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar seluruh komoditas ini di tracking dan diikuti,” ucap Airlangga.
Baca juga: Jokowi perintahkan daerah gunakan APBD untuk tahan inflasi