Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menggelar konsultasi publik terkait dengan rencana pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung, guna memetakan berbagai masalah sosial dampak dari pembangunan jalan itu terutama di Kota Kediri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengemukakan kegiatan konsultasi ini digelar untuk sosialisasi terkait dengan pembangunan jalan tol yang melintas di Kediri.
"Akan ada dampak-dampak yang terjadi dari pembangunan jalan tol. Kami adakan konsultasi publik supaya menerima masukan dari warga atau lingkungan yang terdampak jalan tol," katanya di Kediri, Rabu.
Ia menambahkan, masukan dari warga tersebut nantinya akan dijadikan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang menjadi dasar pembangunan Detail Engineering Design (DED) jalan tol tersebut.
"Sehingga harapannya setelah studi amdal dilalui, tidak ada lagi kendala yang tidak diantisipasi," ujar dia.
ia mengungkapkan di kota, masalah yang sering terjadi adalah sampah, banjir dan kemacetan. Untuk itu, hal-hal tersebut harus diantisipasi.
Mengenai dengan jumlah daerah yang terdampak pembangunan jalan tol di Kota Kediri, Chevy mengatakan ada delapan kelurahan, yakni Kelurahan Mrican, Gayam, Ngampel, Bujel, Mojoroto, Sukorame, Pojok di Kecamatan Mojoroto, dan Kelurahan Semampir, Kota Kediri.
Untuk rencana pembangunan jalan tol itu, sesuai dengan informasi akan digelar pada 2022 dan pada 2023 diharapkan bisa beroperasi.
Saat ini, pemkot juga belum memastikan untuk kebutuhan pengeluaran terkait dengan pembangunan jalan tol tersebut. Pemkot masih menunggu hasil kajian, baru ke depannya bisa menentukan kebutuhan dan membahas soal anggaran daerah.
Sementara itu, Titin Setiorini, tim leader penyusunan amdal dari PT Karsa Buana Lestari mengatakan dinamika masyarakat dinilai sangat positif terkait dengan rencana pembangunan jalan tol tersebut.
"Prinsipnya saya melihat dinamika masyarakat sangat positif terkait dengan adanya rencana jalan tol ini. Masukan konsultasi publik bisa dibuktikan dengan masyarakat memberikan apresiasi yang baik. Kalaupun ada persyaratan itu sudah lumrah dan wajar," ujar Titin.
Ia juga mengatakan masukan dari berbagai elemen masyarakat di Kota Kediri menjadi kunci untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan persepsi masyarakat.
Pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak panik jika ada yang menawar soal tanah yang hendak dibebaskan terkait dengan pembangunan jalan tol. Untuk pemberian ganti untung tetap menunggu dari tim terkait didampingi jajaran dari Pemkot Kediri baik lurah maupun camat.
Kegiatan konsultasi publik pembangunan jalan tol itu dihadiri dari PT Karsa Buana Lestari, perwakilan PT Gudang Garam, perwakilan warga, dan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Kediri.
Lingkup jalan tol Kediri-Tulungagung meliputi jalan tol sepanjang kurang lebih 44,51 kilometer di Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Untuk Kota Kediri jalannya adalah 5,925 kilometer.
Simpang susun ada di Kediri, Simpang Susun Bulawen, Simpang Susun Mojo, Simpang Susun Karangrejo, dan Simpang Susun Tulungagung.
Selain itu, akan ada dua rest area tipe A, dua unit kantor pengelola jalan tol Kediri-Tulungagung.
Nantinya tol penghubung Kertosono ke arah Kediri ini akan terintegrasi dengan bandara baru yang juga tengah dibangun di Kediri. Proyek ini juga sudah masuk dalam putusan PSN (Proyek Strategis Nasional) dan sudah disetujui.
Pemkot Kediri gelar konsultasi publik pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung
Kamis, 30 September 2021 0:15 WIB