Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang dengan rencana impor beras karena langkah tersebut dapat mencederai harapan petani, sementara di Situbondo setiap tahunnya selalu surplus beras hingga 80 ribu ton.
"Rencana pemerintah mengimpor beras mohon dipertimbangkan kembali, karena di daerah kami selalu surplus beras setiap tahunnya," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Situbondo, Sentot Sugiyono di Situbondo, Jumat.
Memasuki bulan Maret hingga April 2021 di Situbondo sudah memasuki panen raya. Pada bulan Maret saja tercatat ada 8.112 hektare sawah yang siap panen, sedangkan pada April 2021, juga tercatat 7.203 hektare lahan yang juga siap panen.
Saat ini, lanjut Sentot, di tengah wacana impor beras yang terus menguat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan setempat disibukkan dengan upaya stabilisasi harga gabah di tengah panen raya, sebagai upaya mengantisipasi anjloknya harga gabah petani.
Beberapa pekan terakhir, katanya, ada kecenderungan pengusaha beras mulai memainkan harga gabah dengan cara membeli di bawah ketentuan harga pokok penjualan (HPP). Selain itu, menurut Sentot, masuknya gabah dari luar daerah, bisa menjadi pemicu harga gabah lokal anjlok.
"Kami mendengar harga gabah di tingkat petani Rp3.600, padahal sesuai HPP harga gabah yang ditetapkan pemerintah itu Rp4.200 per kilogram," tuturnya.
Sentot mengaku telah melakukan upaya-upaya, berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, termasuk koordinasi dengan Badang Urusan Logistik (Bulog).
"Bulog kami proyeksikan bisa menyerap gabah petani Situbondo sekitar seribu ton gabah. Langkah ini sangat penting, karena jika harga gabah dibeli di bawah HPP petani akan rugi. Ditambah lagi isu impor beras terus menguat, tentu ini akan dimainkan oleh pedagang besar," ucapnya. (*)
