Facebook menyebutkan bahwa pihak militer Myanmar terus menyebarkan informasi yang salah setelah mereka merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil dalam kudeta pada 1 Februari.
Langkah-langkah yang diambil oleh Facebook itu bukan merupakan larangan, tetapi ditujukan untuk mengurangi jumlah orang yang melihat konten-konten yang diunggah kelompok militer Myanmar tersebut.
Tindakan pengurangan distribusi konten itu diterapkan Facebook terhadap
sebuah laman resmi yang dijalankan oleh tentara dan satu laman lainnya yang dijalankan oleh juru bicara militer Myanmar serta laman-laman tambahan lainnya yang dikontrol oleh pihak militer yang berulang kali melanggar kebijakan dengan mengunggah informasi salah, kata perusahaan layanan jejaring sosial itu dalam sebuah pernyataan.
Laman-laman tersebut juga tidak akan muncul di umpan berita seperti yang direkomendasikan.
Perusahaan raksasa media sosial itu mengatakan pihaknya juga telah menangguhkan kemampuan lembaga pemerintah Myanmar untuk mengirim permintaan penghapusan konten ke Facebook melalui saluran normal yang digunakan oleh para pihak berwenang di seluruh dunia.
"Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik, yang memungkinkan rakyat Myanmar mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di dalam negara mereka," kata Rafael Frankel, direktur kebijakan publik Facebook untuk negara berkembang Asia-Pasifik.
Ratusan ribu orang telah melakukan protes di seluruh Myanmar sejak tentara menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan menahan sebagian besar pemimpin utama pemerintah sipil Myanmar.
Sumber: Reuters (*)
